search

Advetorial

dprd kaltim

Tantangan Strategis Pelaksanaan PPDB 2023 : Fokus pada Kota Samarinda dan Balikpapan

Penulis: Redaksi Presisi
Senin, 12 Juni 2023 | 193 views
Tantangan Strategis Pelaksanaan PPDB 2023 : Fokus pada Kota Samarinda dan Balikpapan
RDP yang digelar Komisi IV bersama Disdikbud Kaltim membahas pelaksanaan PPDB 2023. (istimewa)

Samarinda, Presisi.co - Dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Komisi IV DPRD Kaltim menggarisbawahi pentingnya dua kota, yaitu Samarinda dan Balikpapan, sebagai daerah yang paling menantang. Anggota Komisi IV, Salehuddin, menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan PPDB di kedua kota tersebut memiliki dampak signifikan terhadap keseluruhan sistem pendidikan di provinsi ini.

Meskipun beberapa daerah lain cenderung lebih stabil, perhatian khusus harus diberikan kepada kedua kota tersebut.

"Kami perlu memulai persiapan jauh sebelumnya untuk menghadapi situasi ini," ungkap Salehuddin, menjelaskan bahwa kompleksitas dan dinamika PPDB di dua kota tersebut membutuhkan persiapan yang matang.

Politisi dari Partai Golongan Karya ini menegaskan bahwa meskipun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) secara rutin mengeluarkan Petunjuk Teknis (Juknis) terkait PPDB, tetapi situasi di daerah memerlukan penyesuaian khusus untuk menjawab kebutuhan unik masing-masing wilayah.

"Oleh karena itu, sebagai bentuk implementasi kebijakan pemerintah pusat di daerah, perlu adanya penyesuaian Juknis yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setempat," jelasnya.

Dari sisi regulasi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, Muhammad Kurniawan, mengungkapkan bahwa evaluasi kontinu terhadap Juknis menjadi salah satu prioritas. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah daerah-daerah yang tidak memiliki Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di kecamatan tertentu.

"Ini menjadi perhatian serius kami. Sebagai contoh, di Kecamatan Samarinda Seberang, kami harus menghadapi situasi di mana tidak terdapat SMA atau SMK. Oleh karena itu, kami mengatur sistem zonasi dan memberikan nilai tambahan untuk mengakomodasi keadaan di mana beberapa wilayah tidak memiliki sekolah yang sesuai," ungkap Muhammad Kurniawan.

Dengan tantangan ini, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan menjadi semakin penting. Upaya untuk memastikan kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh warga di tengah kondisi geografis dan infrastruktur yang beragam menjadi fokus utama.

Kesinambungan dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah ini juga memerlukan kerja sama lintas sektor yang kuat. Dengan demikian, PPDB di Kaltim akan mampu mewujudkan visi pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi generasi muda di provinsi ini.
(*)

Penulis: Redaksi