Penulis: Nelly Agustina
Samarinda, Presisi.co - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Abdul Rofik, menghadiri pembahasan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD).
Rapat ini dilaksanakan di Ruang Rapat Badan Perencaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan Jalan Dahlia, pada Selasa 16 Mei 2023.
"Hari ini pembahasannya tentang ekonomi dan infrastruktur," ungkapnya.
Ia mengungkapkan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota Samarinda, di antaranya perihal Dana Bertuah yang menjadi program unggulan Kota Samarinda untuk 10.000 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
"Targetnya kan Rp 15 miliar tapi sampai hari ini masih Rp 2 miliar," ungkapnya.
Permasalahan utamanya ujar Abdul Rofik dikarenakan para pelaku usaha terkendala perihal pengurusan perizinan, karena hal ini bersifat krusial dalam pemberian pinjaman tanpa anggunan.
"Jangan sampai hal tersebut nantinya menjadi temuan, karena dana tersebut di awasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," sambungnya.
Politisi PKS ini juga menyoroti perihal produk yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM juga harus diperhatikan standarnya. Samarinda sebagai Kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) harus mampu berinovasi dengan standar internasional.
"OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan TWAP (Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan) harus mampu memberikan inovasi lebih lagi,"ungkapnya.
Selain perihal ekonomi, Abdul Rofik juga sampaikan perihal infrastruktur. Teranyar, soal UPTD Perbaikan Jalan dan Drainase.
"Saya rasa bagus ya, tapi perlu sinkronisasi yang tepat juga sampai ke akar rumput,"ungkapnya.
Abdul Rofik juga katakan Pemkot harus miliki metode yang tepat dalam hal-hal yang menyangkut kedaruratan, baiknya bahkan dibentuk hotline langsung pengaduan jalan rusak dan drainase.
"Harus tersosialisasikan sampai ke RT, makanya harus sinkron dengan seluruh camat dan lurah," pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
