Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda, Presisi.co – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sri Puji Astuti menyoroti terkait upaya pelestarian budaya di Kota Tepian.
Hal ini terungkap dalam pembahasan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda mengenai program serta road map kebudayaan daerah, pada Rabu 10 September 2025 di DPRD Samarinda.
Menurut Sri Puji, sejumlah kendala menjadi faktor utama kurang maksimalnya pelestarian cagar budaya, rumah adat, maupun museum di Samarinda. Hambatan pertama terletak pada ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang kebudayaan.
“Ternyata banyak hal yang menghambat, salah satunya adalah SDM. Kita perlu pamong-pamong atau ahli-ahli kesenian, musik, budaya, bahasa, dan lainnya. Ada sekitar 38 bidang, tapi di Samarinda hanya ada empat orang. Padahal Kementerian PAN-RB membuka peluang pengangkatan pamong,” jelasnya diwawnacarai.
Selain keterbatasan SDM, status kepegawaian juga menjadi persoalan. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di sektor kebudayaan sangat terbatas, sementara tenaga honorer maupun Pegawai Pemeribtah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum tersedia.
Regulasi pun menjadi hambatan berikutnya karena Kota Samarinda belum memiliki peraturan daerah (Perda) maupun Peraturan Wali Kota (Perwali) khusus terkait pelestarian budaya, meski undang-undang di tingkat nasional sudah ada.
Politisi Demokrat turut menyinggung infrastruktur serta keberpihakan anggaran pemerintah.
“Walaupun pelestarian budaya termasuk urusan wajib, tapi tidak terkait langsung dengan layanan dasar, itu juga hambatan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti rendahnya peran serta masyarakat dalam mencintai dan melestarikan budaya lokal. Semisal, lebih senang untuk ke luar daerah dibandingkan menikmati budaya di Kota Tepjan.
“Padahal kita punya budaya yang bernilai tinggi, tapi belum ada kesadaran untuk menghidupkan dan melestarikannya,” imbuhnya. (*)
Editor: Redaksi
