Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co - Kehawatiran warga lokal yang kurang mendapatkan tempat pada IKN membuat banyak Organisasi Masyarakat di Kaltim merasa perlu untuk turun menyuarakan tentang keinginan masyarakat.
Dalam rangka itu, sejumlah Ormas nasional dan ke daerahan di Kaltim mengunjungi Kantor DPRD Kaltim, Kamis (10/11). Ketua LMP Samarinda Dwi Ferdian mengatakan pemerintah daerah, DPRD maupun masyarakat Kaltim tidak pernah dilibatkan dalam proses pembangunan IKN.
Tidak hanya itu, penentuan lima pejabat Pimpinan Tinggi Madya Otorita IKN oleh presiden hanya satu orang yang di klaim mewakili warga lokal, padahal masih banyak SDM Kaltim yang mampu menjadi wakil masyarakat di IKN.
“Hanya satu, padahal harusnya minimal dua. Dalam menentukan orang pemerintah seharusnya meminta masukan dan pendapat daerah terkait siapa wakil masyarakat Kaltim di IKN. Kalau harus ASN banyak Kaltim yang berkualitas, kalau dari kalangan profesional juga tak kalah, akademisi dan lainnya juga banyak,”katanya.
Ia menambahkan pemerintah juga dinilai perlu melakukan kerjasama kepada organisasi masyarakat seperti program peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan dan lain sebagainya.
Tak cukup sampai disitu saja, penyaluran SDM yang telah mendapatkan peningkatan keterampilan tersebut juga harus diberikan peluang dan jalan untuk terlibat dalam pengelolaan dan pembanguan IKN.
Menanggapi hal tersebut Anggota DPRD Kaltim M Udin mengatakan mendukung apa yang menjadi keinginan sejumlah ormas tersebut karena sejauh ini DPRD tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan IKN sehingga tak dapat menyampaikan aspirasi warga lokal.
Dikarenakan banyaknya masukan dari mahasiswa dan ormas yang menuntut keterwakilan warga lokal di IKN maka dengan ini pihaknya meminta kepada Badan Otorita IKN Nusantara agar hadir ke Samarinda menggelar pertemuan dan diskusi dengan masyarakat.
“Bagaimana mau mewakili masyarakat Kaltim kalau tidak perlu bertemu dengan warga Kaltim sehingga sulit mengetahui apa yang menjadi aspirasi dan segala persoalan yang dihadapi untuk segera diselesaikan,”sebutnya.
Ormas mengancam akan turun menduduki IKN apabila pemerintah pusat tidak merespon tuntutan tersebut. sebelum hal itu terjadi dan menimbulkan kegaduhan ditengah kondusifitas daerah maka sudah saatnya pemerintah menggandeng masyarakat. (adv)
