search

Advetorial

Sarkowi V Zahry Pergub Bankeu KaltimSerapan APBD Kaltim 2021DPRD Kaltim

Pergub Bankeu Disebut Menghambat Serapan APBD Kaltim, Ini Kata Sarkowi V Zahry

Penulis: Jeri Rahmadani
Rabu, 16 Juni 2021 | 1.348 views
Pergub Bankeu Disebut Menghambat Serapan APBD Kaltim, Ini Kata Sarkowi V Zahry
Sarkowi V Zahry. (Jeri Rahmadani/Presisi.co)

Samarinda, Presisi.co – Serapan anggaran Pemprov Kaltim terhadap APBD Kaltim 2021 dinilai masih rendah.  Hal tersebut mendapat sorotan dari DPRD Kaltim selaku lembaga pengawas.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry mengatakan, lemahnya serapan anggaran APBD 2021 dipengaruhi Peraturan Gubernur 49/2020 Tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor pada 24 Agustus 2020 lalu.

Diketahui, program bantuan keuangan melalui pergub ini baru dapat dilelang, ketika angka paket kegiatan pembiayaan menyentuh Rp 2,5 miliar. Walhasil, saat ini daya serap APBD 2021 berada di bawah 20 persen. "Kalau dalam rapat-rapat komisi sudah dibicarakan. Bahwa seharusnya, dalam menetapkan pergub itu berdasarkan pada aspek dasar yang kuat. Dasar sosiologi, dan dasar filosofis," ucap Sarkowi, Senin 14 Juni 2021.

Ia mengatakan, timbulnya Pergub 49/2020 ini pada posisi input data dari usulan yang sudah masuk. Kemudian digabungkan. Menurutnya ini yang jadi kendala. "Program sampai sekarang ada kebingungan di ranah kabupaten/kota yang melaksanakan asistensi. Karena kalau mau digabungkan otomatis program tersebut merupakan program yang satu klaster.  Sekarang ini ditetapkan Rp 2,5 miliar. Sementara klasternya itu berbeda," papar mantan wartawan itu.

Sarkowi menyarankan agar peraturan ini diterapkan pada 2022. Menurutnya Pemprov Kaltim enggan dan malah memilih melaksanakan itu. "Jika Pemprov Kaltim tetap ngotot melaksanakan itu, kami minta koordinasi yang kuat dengan kabupaten/kota. Sebab kabupaten/kota kesulitan dalam penggabungan. Sementara Pemprov Kaltim tidak melaksanakan pendampingan dengan baik," terangnya.

Dibeberkan Sarkowi, hingga sekarang dari 10 kabupaten/kota yang klir hanya dua. Dirinya bermaksud, untuk daerah yang mendapatkan bankeu besar harusnya memiliki koordinasi yang lebih ketat. "Kesulitannya apa? Saya sudah sampaikan ke BPKAD Kaltim. Harusnya Pemprov Kaltim melaksanakan pendampingan. Kesulitannya apa harus didampingi," jelasnya. (*)
Editor: Rizki

Live Draw Taiwan Live Draw Cambodia Live Draw China Live Draw Japan Live Draw Taiwan Hari Ini Hasil Live Draw Japan Terbaru Live Draw China Update Tercepat Data Live Draw Cambodia Lengkap Live Draw Togel Kamboja pantau live draw Japan hari ini cek live draw China terbaru cek hasil live draw Cambodia terbaru pantau live draw Taiwan hari ini togel taiwan live draw togel kamboja togel japan togel taiwan Live Draw Togel China kudbanjarnegara kudbatang kudblora kudboyolali kudcilacap kuddemak kudjepara kudkabbanjarnegara kudkabbanyumas kudkabbatang kudkabboyolali kudkabdemak kudkabgrobogan kudkabjepara kudkabkaranganyar kudkabkebumen kudkabkendal kudkabklaten kudkabmagelang kudkabpati kudkabpekalongan kudkabpemalang kudkabpurbalingga kudkabpurworejo kudkabrembang kudkabsemarang kudkabsragen kudkabtegal kudkabtemanggung kudkabwonogiri kudkabwonosobo kudkaranganyar kudkebumen kudkendal kudklaten kudkotamagelang kudkotapekalongan kudkotasalatiga kudkotasurakarta kudkotategal kudmungkid kudpati kudpemalang kudpurbalingga kudpurwodadi kudpurwokerto kudpurworejo kudrembang kudslawi kudsragen kudsukoharjo kudsumbermakmur kudtemanggung kudungaran kudwonogiri