Penulis: Yusuf
Samarinda, Presisi.co - Pembahasan APBD Kaltim Tahun Anggaran 2021 antara DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim terus bergulir.
Usai nota ditandatangani, selang dua hari berikutnya, tepatnya Jum'at (11/12/2020) malam DPRD Kaltim langsung menggelar paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi.
Permasalahan infrastruktur dan penanganan Covid-19 masih menjadi catatan besar pemerintah yang perlu segera diperbaiki.
"Kami fraksi PAN menilai pemerintah belum serius menyelesaikan permasalah jalan yang ada di provinsi ini, khususnya di Samarinda sebagai wajah kota. Banyak jalan-jalan di Samarinda jauh dari kata layak, dan jadi penyumbang kemacetan disini," ujar Jawad Sirajuddin yang membacakan pemandangan umum Fraksi PAN.
Wakil rakyat asal dapil Samarinda ini juga menyoroti penanganan Covid-19 yang belum diketahui ujung pangkalnya.
"Kita belum tahu kapan Pandemi ini berakhir, makanya harus konsen. Kalau diperlukan penambahan anggaran, kita prioritaskan. Tapi kita berharap Pandemi ini segera berakhir, ekonomi kembali bergulir normal," lanjutnya.
Hal senada juga diungkapkan Fraksi PDI Perjuangan.
Agiel Suwarno yang membacakan, infrastruktur di Kaltim jauh dari kata layak, dan tidak tepat sasaran.
"Kalau kita mau jujur, jalan-jalan kita masih jauh dari kata layak digunakan. Pemerintah sepertinya belum melihat itu sebagai kebutuhan dasar. Kita minta persoalan ini serius ditangani," ujar Agiel Suwarno, Anggota Fraksi PDI Perjuangan.
Dikonfirmasi, Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK yang memimpin paripurna menegaskan jika keseluruhan Fraksi di DPRD Kaltim meminta efisiensi anggaran untuk pemulihan ekonomi dimasa Pandemi.
"Semua Fraksi minta efisiensi, terlebih dimasa seperti sekarang ini. Berikutnya, infrastruktur hajat hidup orang banyak. Jalan, listrik, air bersih, pendidikan, kesehatan, ditambah potensi yang belum digali, kita punya potensi itu," kata Makmur HAPK.
Paripurna tanggapan pemerintah sedianya digelar Senin (14/12/2020) pagi.
"Senin agendanya tanggapan pemerintah, setelah itu pengesahan," tambah mantan Bupati Berau dua periode ini.
Nada sumbang disampaikan Fraksi Golkar melalui Hasan Mas'ud.
Pria yang menjabat Ketua Komisi III DPRD Kaltim ini kecewa atas ketidak hadiran pemerintah saat paripurna pemandangan umum fraksi.
"Gimana mau tahu kebutuhan masyarakat di bawah itu apa aja, ini aja paripurna absen. Jadi nggak sinkron apa yang diinginkan masyarakat di bawah, sama eksekusi pemerintah," tegas Hasan Mas'ud.
Editor : Oktavianus
