Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda, Presisi.co – Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang terbuka dan transparan terkait polemik penyewaan mobil Land Rover Defender yang sempat menjadi sorotan publik.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul aksi demonstrasi yang dilakukan Front Mahasiswa Anti Korupsi di halaman kantor KPK pada Jumat, 17 April 2026 lalu. Aksi salah satunya menyoroti anggaran sewa kendaraan yang disebut mencapai sekitar Rp160 juta per bulan.
Andi Harun menegaskan bahwa seluruh penjelasan terkait persoalan tersebut telah disampaikan secara terbuka kepada publik. Ia memastikan tidak ada informasi yang ditutup-tutupi oleh pemerintah kota.
“Semua jawaban sudah kami sampaikan secara transparan. Tidak ada yang kami tutupi, termasuk adanya permasalahan kontraktual dalam perjanjian,” ungkapnya, diwawancarai Presisi.co Senin 20 April 2026.
Ia juga menyatakan bahwa Pemkot Samarinda menghormati setiap bentuk penyampaian aspirasi masyarakat, terlepas dari latar belakang maupun pihak yang menginisiasi aksi tersebut.
“Terlepas apa motif dan siapa yang menggerakkan, aspirasi masyarakat tetap kami hormati. Itu adalah hak setiap warga negara,” tegasnya.
Meski demikian, Andi Harun mengisyaratkan adanya indikasi pihak tertentu di balik aksi tersebut. Namun ia menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada masyarakat dan insan pers.
“Silakan masyarakat dan wartawan yang menilai,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemkot Samarinda siap bekerja sama dengan aparat pengawas, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam menindaklanjuti persoalan tersebut.
Menurutnya, langkah-langkah konkret juga telah diambil pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab, di antaranya pemutusan kontrak, pengembalian kendaraan kepada penyedia, serta proses pemulihan kelebihan pembayaran (overpayment) yang saat ini masih berlangsung.
“Semuanya sudah terbuka, dan tindak lanjut juga sedang berjalan,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
