Penulis: Umar Daud Muhammad
Tenggarong, Presisi.co - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) merespons aksi unjuk rasa mahasiswa dengan pendekatan terbuka dan persuasif, sembari menegaskan komitmen dalam melanjutkan pembangunan di daerah.
Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Pemkab Kukar, Yani Wardhana, mengatakan pemerintah memandang aksi tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihadapi secara bijak.
“Kami menghadapi aksi ini dengan terbuka. Aspirasi yang disampaikan mahasiswa tentu menjadi bagian dari evaluasi bagi pemerintah,” ujarnya pada Kamis, 2 April 2026.
Dalam aksi tersebut, sempat terjadi kegaduhan hingga massa masuk ke ruang bupati. Namun, Yani memastikan situasi tetap terkendali dan tidak berkembang menjadi tindakan anarkis.
“Memang ada dinamika di lapangan, tapi semuanya masih dalam batas wajar dan bisa dikendalikan. Tidak ada tindakan anarkis,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa kehadiran aparat keamanan dalam aksi tersebut bukan untuk menghalangi atau mengintimidasi massa, melainkan sebagai bagian dari prosedur pengamanan agar situasi tetap kondusif.
“Pengamanan itu standar. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi memastikan semua berjalan tertib,” tambahnya.
Terkait tuntutan mahasiswa, khususnya soal pemerataan pembangunan infrastruktur jalan, pemerintah mengakui hal tersebut menjadi perhatian dan akan terus diupayakan.
Namun demikian, Yani juga menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan dan anggaran dalam merealisasikan seluruh tuntutan secara cepat.
“Ada kewenangan yang berada di pemerintah pusat dan provinsi. Selain itu, kondisi keuangan negara juga menjadi tantangan dalam percepatan pembangunan,” terangnya.
Ia juga menjelaskan bahwa kepala daerah belum dapat menemui langsung massa aksi karena tengah berada di Jakarta untuk memperjuangkan kepentingan daerah, termasuk upaya mendatangkan anggaran dari pemerintah pusat.
“Pak Bupati sedang di Jakarta untuk memastikan dukungan anggaran pusat bisa turun, agar program pembangunan di daerah dapat berjalan,” katanya.
Sebagai langkah lanjutan dalam menghadapi aspirasi mahasiswa, pemerintah membuka ruang dialog agar komunikasi dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan solusi konkret.
“Kami siap menjadwalkan pertemuan dengan bupati agar mahasiswa bisa menyampaikan langsung aspirasinya secara lebih konstruktif,” ujarnya.
Meski dihadapkan pada tekanan aksi massa, pemerintah memastikan seluruh program pembangunan tetap berjalan sesuai rencana, meski dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi anggaran.
“Kami tetap berkomitmen agar pembangunan bisa merata. Ini sedang kami upayakan secara bertahap,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
