Laksanakan PDD di Kembang Janggut, Ini Pesan Ayub untuk Konstituennya!
Penulis: Redaksi Presisi
Minggu, 15 Maret 2026 | 29 views
Dokumentasi kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kaltim, M Husni Fahruddin dari Partai Golkar. (Istimewa)
Tenggarong, Presisi.co – Anggota DPRD Kalimantan Timur dari Fraksi Partai Golkar, M Husni Fahruddin, menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah di Desa Pulau Pinang, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Minggu 15 Maret 2026.
Kegiatan tersebut mengangkat tema transparansi perencanaan dan penganggaran dalam pemerintahan yang demokratis, yang dinilai relevan untuk diterapkan di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
Di hadapan peserta, M Husni Fahruddin menegaskan bahwa kualitas demokrasi di daerah sangat ditentukan oleh tingkat keterlibatan masyarakat, tidak hanya saat pemilu, tetapi juga dalam mengawal kebijakan publik sehari-hari.
“Kalau masyarakat tidak ikut terlibat, kebijakan bisa melenceng dari kebutuhan di lapangan. Karena itu warga harus berani menyampaikan aspirasi dan mengawasi jalannya program pemerintah,” ujarnya.
Ia menyebut, kebijakan publik yang baik lahir dari aspirasi masyarakat, bukan semata keputusan elit. Karena itu, forum Penguatan Demokrasi Daerah menjadi ruang penting untuk membangun dialog dua arah antara wakil rakyat dan warga.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir narasumber Fajar Darmawan dan Ahmad Faidillah, dengan Rizal sebagai moderator. Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai isu yang disampaikan peserta.
M Husni Fahruddin menjelaskan, melalui forum tersebut masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan riil, mulai dari infrastruktur, pelayanan dasar, hingga program pemberdayaan ekonomi.
Ia juga menekankan pentingnya kontrol sosial masyarakat dalam memastikan anggaran daerah digunakan secara tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Demokrasi bukan cuma memilih wakil rakyat lima tahun sekali. Setelah itu harus terus dikawal. Kritik dan masukan dari warga justru membuat pemerintahan lebih sehat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan komitmennya untuk terus membuka ruang komunikasi dengan konstituen di wilayah Kutai Kartanegara agar kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan dalam pembahasan kebijakan di DPRD Kaltim.
Melalui kegiatan tersebut, ia berharap kesadaran politik masyarakat semakin meningkat sehingga warga tidak lagi pasif, melainkan aktif terlibat dalam menentukan arah pembangunan daerah.