Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Samsun, mengkritik mekanisme pembahasan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang dinilai tidak memberikan kepastian, meskipun telah diserahkan kepada pemerintah daerah.
Samsun yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim menegaskan bahwa pokir bukan merupakan usulan pribadi DPRD, melainkan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui berbagai kegiatan seperti reses dan kunjungan daerah pemilihan (dapil).
“Ini bukan kemauan DPR. Ini murni usulan masyarakat yang kami jaring, lalu kami rumuskan,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Usulan Tak Disepakati, DPRD Pertanyakan Komitmen
Dalam pembahasan terbaru, Samsun menyoroti tidak adanya kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah terkait usulan tersebut. Kondisi ini dinilai membuat nasib program menjadi tidak jelas.
“Kalau bahasanya ‘diterima tapi tidak dijanjikan’, berarti tidak ada kepastian. Ini yang kami persoalkan,” tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan, lanjutnya, meminta adanya komitmen dari pemerintah provinsi, khususnya gubernur, untuk memastikan apakah usulan masyarakat tersebut akan dilaksanakan atau tidak.
Samsun menjelaskan, awalnya terdapat 313 usulan yang dihimpun dari masyarakat. Setelah melalui proses evaluasi serta penyesuaian dengan dokumen perencanaan seperti RKPD dan RPJMD, sebanyak 160 usulan dinyatakan memenuhi kriteria.
Dari jumlah tersebut, sekitar 50 di antaranya merupakan bantuan keuangan (bankeu) kepada kabupaten/kota.
“Ini penting karena banyak kebutuhan masyarakat sebenarnya menjadi kewenangan kabupaten/kota, tapi mereka tidak punya cukup anggaran,” jelasnya.
Rapat Pembahasan Pokir Sebelumnya Buntu
Sebelumnya, pada Minggu (29/3/2026), DPRD Kalimantan Timur diketahui menggelar rapat pembahasan pokir yang berakhir tanpa keputusan yang jelas.
Samsun mengungkapkan bahwa usulan yang telah dirumuskan DPRD justru dikembalikan kembali ke fraksi.
“Ini kan sudah produk DPRD, kenapa harus dikembalikan lagi? Artinya rapat kemarin buntu,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuat usulan yang telah disusun menjadi tidak pasti, bahkan berisiko dipangkas.
“Jadi sekarang posisinya abu-abu. Tidak ada kepastian apakah 160 usulan itu akan dilaksanakan atau tidak,” ujarnya.
Bantuan Keuangan Jadi Titik Krusial
Samsun menilai salah satu titik perbedaan utama dalam pembahasan tersebut terletak pada usulan bantuan keuangan.
Isu penghapusan atau pengurangan bantuan keuangan disebut menjadi salah satu perdebatan dalam rapat.
Padahal, menurutnya, bantuan keuangan masih memungkinkan diberikan meskipun kondisi APBD mengalami fluktuasi.
“Kita pernah di angka APBD Rp9,8 triliun saja tetap ada bantuan keuangan. Kalau asumsi Rp12 triliun, seharusnya masih sangat memungkinkan,” jelasnya.
Tegaskan Pokir untuk Kepentingan Rakyat
Samsun menegaskan bahwa seluruh usulan dalam pokir semata-mata ditujukan untuk kepentingan masyarakat, terutama kebutuhan yang belum terakomodasi dalam program prioritas pemerintah provinsi.
Ia juga memastikan DPRD mendukung penuh program prioritas gubernur, namun meminta agar aspirasi masyarakat tetap diakomodasi secara proporsional.
“Kami dukung 100 persen program prioritas gubernur. Tapi jangan sampai usulan rakyat di luar itu justru ditutup,” tegasnya.
Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah komitmen awal untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat, bukan langsung membatasi dengan alasan anggaran.
“Kita ini baru bicara niat baik untuk membantu rakyat. Kalau dari awal sudah ditutup, berarti tidak ada niat baik itu,” tukasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, yang memimpin rapat tersebut menyatakan bahwa hasil pembahasan sementara ini akan diserahkan terlebih dahulu sebelum diajukan kembali dalam pembahasan berikutnya.
“Kita serahkan, nanti kita usulkan lagi,” pungkasnya.
