Penulis: Akmal Fadhil
SAMARINDA, Presisi.co – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Kalimantan Timur, meminta calon jemaah umrah menunda keberangkatan menyusul meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu jalur penerbangan menuju Arab Saudi.
Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Kaltim, Mukhlis Hasan, mengatakan imbauan tersebut merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat sejak 28 Februari 2026.
“Pak Menteri telah mengimbau agar penerbangan yang berpotensi terdampak melakukan penjadwalan ulang atau penundaan. Prioritasnya adalah faktor keamanan,” ujar Mohlis di Samarinda, Senin 2 Maret 2026.
Menurut dia, kebijakan itu berlaku secara nasional dan tidak hanya ditujukan bagi jemaah asal Kalimantan Timur.
Calon jemaah diminta mengikuti informasi resmi dari maskapai maupun Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Ia menjelaskan, maskapai memiliki sistem pemantauan keamanan penerbangan yang terintegrasi dengan otoritas internasional sehingga paling memahami kondisi terkini jalur udara.
Sejumlah maskapai yang biasa melayani rute umrah antara lain Saudia, Garuda Indonesia, dan Qatar Airways.
“Informasi resmi terkait jadwal dan keamanan penerbangan sebaiknya merujuk pada maskapai,” katanya.
Konflik yang melibatkan Iran dan Israel-Amerika dinilai berpotensi memengaruhi lintasan udara di kawasan Timur Tengah.
Sejumlah negara di sekitarnya menjadi jalur penerbangan menuju Arab Saudi, sehingga kondisi keamanan menjadi perhatian pemerintah.
Mukhlis menyebut, beberapa biro perjalanan di Kaltim sempat memberangkatkan jemaah sebelum imbauan resmi diterbitkan. Namun setelah arahan keluar, keberangkatan baru untuk sementara dihentikan.
“Untuk sementara ditunda. Bagi yang sudah berada di Arab Saudi tetap menjalankan ibadah,” ujarnya.
Pendataan jumlah jemaah asal Kaltim yang saat ini berada di Arab Saudi masih dilakukan.
Ia mengakui belum ada angka pasti karena sebagian jemaah berangkat melalui agen perjalanan di luar daerah.
Selain umrah, perhatian juga tertuju pada penyelenggaraan haji 2026. Berdasarkan jadwal, jemaah haji Kaltim dijadwalkan mulai masuk embarkasi pada 25 April, dengan kelompok terbang pertama berangkat 26 April.
“Sekitar 54 hari lagi memasuki masa pemberangkatan. Kami tentu berharap situasi segera kondusif,” katanya.
Tahun ini, kuota haji Kalimantan Timur tercatat sebanyak 3.189 jemaah.
Hingga kini belum ada keputusan penundaan untuk haji, namun pemerintah terus memantau perkembangan situasi.
Mohlis menambahkan, dalam syariat Islam aspek keamanan menjadi salah satu syarat wajib haji dan umrah. Jika kondisi tidak aman, kewajiban tersebut dapat gugur.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga mengeluarkan imbauan penundaan keberangkatan umrah sebagai langkah mitigasi risiko bagi Warga Negara Indonesia.
Imbauan tersebut disampaikan melalui surat resmi kepada otoritas terkait agar diteruskan kepada seluruh penyelenggara perjalanan.
Pemerintah menegaskan keselamatan jemaah menjadi prioritas utama di tengah situasi geopolitik yang dinamis.
Masyarakat diminta tidak terpancing informasi yang belum terverifikasi dan hanya merujuk pada pengumuman resmi dari pemerintah maupun maskapai. (*)
Editor: Redaksi
