Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah, melontarkan kritik terhadap Gubernur Kalimantan Timur, yang dinilai lalai dalam menetapkan prioritas anggaran daerah.
Pria yang akrab disapa Castro itu menilai, di tengah kebijakan efisiensi yang digaungkan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kaltim justru mengalokasikan anggaran untuk hal-hal yang bukan kebutuhan mendesak masyarakat.
“Saya kira masih banyak prioritas. Bukan hanya soal pembelian kendaraan dengan harga fantastis, tapi juga perayaan hari ulang tahun dengan anggaran cukup besar,” ujarnya Senin 16 Februari 2026.
Ia juga menyinggung kebijakan efisiensi perjalanan dinas dan pembatasan rapat di hotel yang, menurutnya, belum dijalankan secara konsisten.
Castro melihat adanya kegagalan kepala daerah dalam memahami dan menerjemahkan Instruksi Presiden tentang efisiensi belanja negara ke dalam kebijakan daerah.
“Artinya memang ada semacam kegagalan gubernur memahami instruksi presiden. Kalau bicara politik anggaran, seharusnya ada yang jauh lebih prioritas dibanding itu,” tegasnya.
Castro menekankan, hingga kini masyarakat Kaltim masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari polemik beasiswa hingga kebutuhan peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.
Sektor-sektor tersebut, menurutnya, jauh lebih mendesak untuk mendapat perhatian dan alokasi anggaran yang memadai.
“Kita masih ribut soal beasiswa. Belum lagi sektor lain seperti kesehatan dan pendidikan yang seharusnya lebih diprioritaskan. Bukan justru mengakomodasi kepentingan fasilitas pejabat, termasuk fasilitas gubernur sendiri,” katanya.
Bagi Castro, politik anggaran seharusnya berpihak pada kepentingan publik.
Ia menilai pilihan belanja yang lebih mengarah pada fasilitas pejabat berpotensi menggeser fokus pembangunan dari kebutuhan masyarakat luas.
“Yang paling prioritas adalah sektor publik. Harusnya itu yang menjadi pilihan politik anggaran gubernur,” pungkasnya.
Kritik tersebut menambah daftar sorotan terhadap pengelolaan anggaran di Kaltim, khususnya di tengah tuntutan efisiensi dan harapan masyarakat agar belanja daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dasar warga. (*)
Editor: Redaksi
