Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) belum menutup sepenuhnya proses penataan struktur pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Meski telah melantik tujuh pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, sejumlah posisi strategis masih belum terisi dan tengah dipersiapkan untuk diisi melalui mekanisme seleksi terbuka.
Langkah tersebut dipilih sebagai bagian dari komitmen Pemprov Kaltim dalam memastikan pengisian jabatan dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai regulasi yang berlaku.
Seleksi terbuka dinilai memberi ruang kompetisi yang adil sekaligus memperkuat akuntabilitas birokrasi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Yuli Fitriyanti, menjelaskan bahwa proses seleksi kali ini akan menerapkan sistem berbasis digital yang terhubung langsung dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI-ASN) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Seluruh tahapan akan terintegrasi dalam aplikasi. Ini menjadi bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas proses seleksi,” kata Yuli, Jumat 26 Desember 2025.
Namun demikian, pelaksanaan seleksi terbuka belum dapat segera dimulai. BKD Kaltim masih melakukan koordinasi dengan BKN pusat, khususnya terkait penetapan jadwal, skema seleksi, serta aspek teknis lainnya.
Dalam pelaksanaannya nanti, BKD Kaltim akan membentuk tim asesmen khusus yang berkedudukan di lingkungan BKD.
Sementara daftar jabatan yang akan dibuka masih menunggu hasil pemetaan kebutuhan dari masing-masing OPD dan keputusan panitia seleksi.
“Penetapan jabatan yang dilelang sepenuhnya menjadi kewenangan panitia seleksi,” ujarnya.
Yuli menegaskan, seleksi terbuka berbeda dengan mekanisme uji kompetensi yang umumnya digunakan untuk rotasi pejabat eselon II.
Proses seleksi terbuka membutuhkan waktu lebih panjang, dengan tahapan penilaian berlapis dan estimasi pelaksanaan minimal dua bulan.
Sebaliknya, uji kompetensi lebih bersifat internal dan terbatas. Beberapa pejabat yang dilantik sebelumnya merupakan hasil uji kompetensi yang digelar pada September 2025, salah satunya Muhaimin yang kini menjabat Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim.
“Karena menyangkut jabatan strategis, seluruh proses harus dipersiapkan secara matang dan tidak bisa dilakukan terburu-buru,” tutup Yuli.
