Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara menyeluruh dan tepat waktu, sesuai dengan rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, usai menghadiri agenda penyerahan LHP BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Senin 22 Desember 2025.
“Temuan-temuan dari BPK kami terima dengan terbuka. Kami berterima kasih karena ini menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Insyaallah seluruh temuan akan kami tindak lanjuti tanpa terkecuali,” tegas Rudy.
Gubernur memastikan, tindak lanjut atas rekomendasi BPK akan dilakukan secara disiplin sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. Ia menegaskan tidak ada satu pun temuan yang akan diabaikan, termasuk yang berkaitan dengan sektor-sektor strategis daerah.
Menurut Rudy, LHP BPK merupakan instrumen penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Berdasarkan informasi awal yang diterima Pemerintah Provinsi, terdapat dua isu utama yang menjadi perhatian dalam LHP tersebut, yakni pendapatan daerah dan persoalan lingkungan hidup.
Namun demikian, Rudy menyebut pemerintah provinsi belum dapat memaparkan secara rinci substansi temuan tersebut karena masih dalam tahap awal pembahasan internal.
“Kami baru menerima informasi awal. Ada dua yang menjadi mandatori saat ini, yaitu lingkungan hidup dan pendataan pendapatan daerah. Detailnya nanti akan kami periksa lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemprov Kaltim akan mengoordinasikan seluruh perangkat daerah terkait bersama Inspektorat untuk memastikan setiap rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara optimal.
“Seluruh OPD harus bergerak cepat dan terkoordinasi. Ini penting agar perbaikan tata kelola pemerintahan benar-benar berjalan dan ke depan semakin baik,” pungkasnya.
