Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan kesiapan penanganan bencana dengan menyiapkan sekitar 17.000 paket logistik sepanjang tahun 2025.
Jumlah tersebut disesuaikan dengan rata-rata kejadian bencana di daerah dan dinilai memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, mengatakan penyediaan logistik kebencanaan merupakan bagian dari kewajiban pemerintah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Karena itu, ketersediaannya terus dijaga agar dapat segera dimobilisasi saat bencana terjadi.
“Pemenuhan logistik ini menjadi prioritas karena menyangkut SPM. Dukungan dari gubernur juga sangat kuat, sehingga paket logistik sudah dapat kami siapkan sejak awal,” ujar Andi saat dikonfirmasi, Rabu 17 Desember 2025.
Selain menyiapkan paket logistik reguler, Pemprov Kaltim juga mempertahankan buffer stock di tingkat provinsi.
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi sewaktu-waktu di kabupaten dan kota.
Pemerintah daerah berharap kejadian bencana berskala besar seperti yang pernah melanda Mahakam Ulu dan Kutai Barat tidak terulang.
Pada peristiwa tersebut, penanganan bencana membutuhkan sumber daya besar dan sempat menghadapi keterbatasan stok logistik.
Namun demikian, Andi menegaskan Pemprov Kaltim telah menyiapkan skema cadangan.
Apabila terjadi bencana besar yang menyebabkan kebutuhan logistik melebihi kapasitas provinsi, pemerintah daerah akan mengajukan dukungan tambahan ke pemerintah pusat.
“Jika stok provinsi tidak mencukupi, kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak,” jelasnya.
Dari sisi pembiayaan, anggaran pemenuhan SPM kebencanaan di Kaltim dialokasikan sekitar Rp6 hingga Rp7 miliar per tahun.
Nilai tersebut relatif tidak berubah dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun terjadi penyesuaian anggaran di berbagai sektor.
“Meski ada koreksi anggaran yang cukup signifikan, pemenuhan SPM tetap kami optimalkan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai standar,” tutupnya. (*)
Editor: Redaksi
