Lebih Dekat dengan Rakyat, Guntur Gelar Dialog Rakyat di Muara Badak
Penulis: Redaksi Presisi
Sabtu, 13 Desember 2025 | 94 views
Foto bersama anggota DPRD Kaltim, Guntur saat pelaksanaan Dialog Rakyat di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. (Istimewa)
Kutai Kartanegara, Presisi.co – Anggota DPRD Kalimantan Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Guntur, menggelar kegiatan Dialog Rakyat di Desa Batu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Sabtu, 13 Desember 2025. Kegiatan ini digelar sebagai wadah komunikasi langsung antara masyarakat dan wakil rakyat untuk menyerap aspirasi warga terkait kebutuhan dan arah pembangunan daerah.
Dialog Rakyat tersebut berlangsung dalam suasana terbuka dan partisipatif, dengan dihadiri tokoh masyarakat, perangkat desa, serta warga Desa Batu. Melalui forum ini, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan usulan, masukan, serta persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka.
Dalam kesempatan itu, Guntur menegaskan bahwa Dialog Rakyat merupakan bagian dari komitmennya untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara langsung dan tidak terputus dalam proses perencanaan kebijakan di tingkat provinsi.
“Dialog Rakyat ini menjadi sarana agar masyarakat bisa menyampaikan langsung apa yang menjadi kebutuhan dan harapan mereka. Aspirasi inilah yang nantinya akan kami bawa dan kawal dalam pembahasan di DPRD,” ujar Guntur.
Ia menambahkan, pembangunan yang efektif harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat, sehingga komunikasi dua arah antara warga dan wakil rakyat menjadi sangat penting. Menurutnya, dialog semacam ini juga menjadi bentuk keterbukaan dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.
Antusiasme warga terlihat dari berbagai usulan yang disampaikan, mulai dari kebutuhan pembangunan fasilitas umum hingga peningkatan pelayanan dasar di desa. Guntur memastikan seluruh masukan tersebut akan dicatat dan diperjuangkan sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
Kegiatan Dialog Rakyat ini diharapkan dapat terus memperkuat hubungan antara masyarakat dan lembaga legislatif, sekaligus menjadi jembatan dalam mewujudkan pembangunan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan warga di Kabupaten Kutai Kartanegara. (*)