Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Jelang puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi pada akhir 2025 hingga awal 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meningkatkan kesiapan penanganan bencana hidrometeorologi.
Melalui gelaran apel siaga yang digabung dengan latihan gabungan, pemerintah daerah ingin memastikan mekanisme respons darurat berjalan tanpa hambatan.
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, BPBD, Basarnas, hingga relawan masyarakat.
Seluruh kekuatan dikerahkan untuk menguji kemampuan koordinasi, kesiapan personel, serta kelayakan peralatan di lapangan.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa agenda tersebut bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan bentuk pengecekan menyeluruh terhadap kesiapan daerah menghadapi ancaman bencana.
“Ini bukan acara simbolik. Kita ingin memastikan semua komponen benar-benar siap, baik dari sisi sumber daya manusia, peralatan, pemanfaatan teknologi, maupun sistem komunikasi antarlembaga,” ujarnya, Kamis 11 Desember 2025.
Menurut Seno, ancaman hidrometeorologi di Kaltim terus berulang setiap tahun.
BMKG sebelumnya sudah merilis peringatan dini terkait peningkatan potensi hujan intensitas tinggi, angin kencang, sambaran petir, banjir, hingga longsor di sejumlah wilayah.
Karakteristik geografis dan perubahan lingkungan juga membuat risiko tersebut tidak bisa dianggap ringan.
“Ini bukan lagi potensi, tapi ancaman yang betul-betul nyata. Latihan seperti ini harus memastikan setiap pihak tahu tugasnya. Dalam situasi darurat, kecepatan sering kali menjadi penentu keselamatan,” tuturnya.
Seno menekankan bahwa keberhasilan penanganan bencana tidak hanya bergantung pada aksi cepat petugas, tetapi juga solidnya koordinasi antarinstansi. Kesalahan komunikasi, kata dia, dapat berdampak fatal.
“Respons kita harus satu suara. Tidak boleh ada tumpang tindih instruksi,” tegasnya.
Pemprov Kaltim juga menyoroti empat aspek utama dalam penguatan kesiapsiagaan:
1. Kesiapan mental dan peralatan personel
2. Prioritas keselamatan petugas selama bertugas
3. Kemampuan membaca risiko bencana melalui teknologi peringatan dini
4. Pelibatan masyarakat dalam mitigasi
“Penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan sendirian. Ini kerja bersama,” kata Seno.
Ia menambahkan bahwa pemerintah provinsi terus meningkatkan upaya mitigasi dengan memperluas kerja sama lintas daerah, memperbaiki fasilitas kebencanaan, hingga mendorong edukasi publik.
Kaltim, dengan wilayah mencapai lebih dari 127 ribu kilometer persegi, memerlukan sistem mitigasi yang kuat dan adaptif.
“Luasnya wilayah kita menjadi tantangan, tapi dengan kerja sama yang solid, kita bisa memperkuat respons di semua titik,” ujarnya.
Seno juga memberi apresiasi kepada BPBD dan unsur terkait atas penanganan banjir yang melanda Telen, Wahau, Kelai, dan Segah.
Ia menyebut penanganan tersebut menjadi contoh bagaimana koordinasi dapat meminimalkan dampak bencana.
“Forkopimda sudah sepakat, BPBD menjadi koordinator utama di setiap kejadian. Semua informasi dan komunikasi harus terpusat agar tindakan di lapangan lebih cepat dan tepat,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
