Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menanggapi meningkatnya sorotan publik terhadap deforestasi dan aktivitas pertambangan setelah bencana banjir bandang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Tragedi ekologis di tiga provinsi tersebut dinilai menjadi alarm bagi Kaltim yang memiliki beban besar sebagai wilayah kaya tambang dan hutan yang terus mengalami tekanan.
Sejumlah pengamat lingkungan sebelumnya mengingatkan bahwa Kaltim memiliki kerentanan serupa, terutama karena masifnya pembukaan lahan dan pertambangan batubara.
Deforestasi dan ekspansi tambang disebut menjadi faktor signifikan dalam meningkatnya risiko banjir bandang di Indonesia.
Menanggapi tudingan bahwa aktivitas pertambangan menjadi penyebab utama banjir di Kaltim, Rudy menilai fenomena banjir sudah terjadi sejak sebelum industri tambang berkembang.
“Banjir itu sudah ada sejak dulu, sejak sebelum tambang besar-besaran. Kita tidak anti tambang. Pertambangan adalah bagian dari investasi,” kata Rudy, Selasa 9 Desember 2025.
Ia mencontohkan PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang sudah beroperasi sejak 1983.
Menurutnya, persoalan banjir tidak bisa semata mata disematkan pada aktivitas tambang, namun tetap membutuhkan tata kelola yang bijak dan sesuai regulasi.
Rudy juga menegaskan bahwa Kalimantan Timur adalah daerah dengan kekayaan sumber daya alam yang besar mulai dari batubara, hutan, perkebunan, hingga migas yang tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan lokal, tetapi juga nasional.
“Kita ini bukan hanya untuk masyarakat Kalimantan Timur, tetapi untuk Indonesia dan dunia. Batu bara dipakai bukan hanya di Indonesia,” ujarnya.
Ia menyebut kebutuhan batubara untuk PLTU nasional mencapai 150 juta ton per tahun, sehingga Kaltim memiliki peran penting dalam struktur energi Indonesia.
Menanggapi isu deforestasi, Rudy mengungkapkan bahwa Kaltim memiliki kawasan hutan seluas 8,5 juta hektare.
Ia mengakui adanya kerusakan lingkungan, namun menyebut skalanya masih kecil jika dibandingkan total luasan hutan.
“Kerusakan itu ada, tetapi kalau dibandingkan luas hutan, jumlahnya sekitar 40 ribu sampai 60 ribu hektare. Itu hanya nol koma sekian persen,” jelasnya.
Namun ia menekankan bahwa angka kecil bukan berarti deforestasi dapat ditoleransi. Menurutnya, pengawasan tetap perlu diperkuat.
Rudy juga mengingatkan bahwa pengelolaan hutan dan izin pemanfaatannya bukan berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi, melainkan pemerintah pusat.
Karena itu, ia meminta masyarakat memahami pembagian kewenangan agar diskusi mengenai kerusakan lingkungan dapat dilakukan secara proporsional dan berbasis regulasi. (*)
Editor: Redaksi
