Penulis: Akmal Fadhil
Balikpapan, Presisi.co - PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD perlu dikaji secara serius dengan mempertimbangkan konstitusi, aspirasi publik, dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyampaikan hal itu ketika diminta tanggapan terkait usulan yang belakangan ini mencuat.
“Setiap sistem punya plus minus. Tapi yang kita cari adalah mana yang paling membawa manfaat bagi rakyat,” kata Hasto di Balikpapan, Senin 8 Desember.
Hasto menegaskan, pemilihan kepala daerah secara langsung melakui suara ralyat selama ini dijalankan untuk memastikan legitimasi politik pemimpin daerah benar-benar bersumber dari bawah.
“Konstitusi mengamanatkan kepala daerah dipilih secara demokratis melalui pemilu yang jujur dan adil. Itu suasana kebatinan yang harus dijaga,” kata Hasto.
Karena itu, kata dia, PDIP menempatkan prinsip legitimasi rakyat sebagai dasar evaluasi terhadap setiap usulan perubahan sistem pemilihan.
Merespons pertanyaan apakah pemilihan oleh DPRD berpotensi mencederai demokrasi, Hasto menjawab bahwa demokrasi pada dasarnya adalah hasil kesepakatan politik dan setiap sistem memiliki kelebihan serta kekurangan.
Namun, ia menekankan bahwa PDIP berpegang pada demokrasi yang berasaskan Pancasila.
“Yang penting sistem itu meningkatkan kualitas demokrasi. Demokrasi yang kita perjuangkan adalah demokrasi Pancasila, tersistematis, dan menempatkan rakyat sebagai pusatnya,” ujarnya.
Hasto menambahkan, terlepas dari model pemilihannya, PDIP menuntut agar kepala daerah adalah figur yang lahir dari proses panjang di akar rumput dan memiliki rekam jejak kepemimpinan yang kuat.
“Kita ingin pemimpin yang berproses dari bawah, yang memahami rakyat, dan mampu mengambil keputusan politik untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Hasto memastikan sikap resmi PDIP akan dibahas bersama daerah dan para kepala daerah dalam Rapat Kerja Nasional.
“Kami membuka ruang untuk mendengarkan dari daerah. Semua masukan akan menjadi dasar PDIP menetapkan sikap secara komprehensif,” tuturnya. (*)
Editor: Redaksi
