Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), kini memperketat pengawasan proses rekrutmen tenaga kerja dengan mengembangkan aplikasi Etam Kerja.
Platform ini kini tidak hanya berfungsi sebagai portal informasi lowongan, tetapi telah dikembangkan menjadi instrumen pengawasan terpadu untuk memastikan transparansi perusahaan dalam menerima pelamar.
Melalui pembaruan terbaru, Etam Kerja dilengkapi mekanisme verifikasi yang lebih ketat untuk memastikan setiap lowongan terdata valid dan akurat
Sistem ini juga dirancang menampilkan status kelengkapan berkas pelamar dan perusahaan secara real-time, sehingga proses administrasi dapat dipantau kedua belah pihak tanpa harus menunggu konfirmasi manual.
Lebih dari 3.000 perusahaan yang telah bergabung dalam sistem akan diwajibkan mengikuti ketentuan baru, termasuk menerima pelamar sesuai persyaratan dan kuota yang telah dipublikasikan dalam pengumuman lowongan.
Salah satu fitur penting yang kini diberlakukan adalah kewajiban perusahaan mencantumkan alasan penolakan secara tertulis melalui sistem bila pelamar tidak diterima.
Data penolakan ini menjadi dasar pengawasan Disnakertrans terhadap kemungkinan pelanggaran atau praktik rekrutmen yang tidak sesuai aturan.
Sekretaris Disnakertrans Kaltim, Aji Syahdu Gagah Citra, menegaskan bahwa penguatan fitur ini menjadi upaya serius pemerintah untuk menghadirkan rekrutmen yang lebih bersih dan akuntabel.
“Harapan kami, Etam Kerja menjadi platform yang benar-benar transparan. Dengan adanya alasan penolakan tertulis, kami memiliki dasar untuk melakukan pengecekan di lapangan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian,” ujarnya Kamis 4 Desember 2025.
Pengembangan aplikasi ini juga diperluas menjadi pusat layanan ketenagakerjaan terpadu.
Nantinya, Etam Kerja akan mengintegrasikan informasi pelatihan kerja, regulasi ketenagakerjaan, hingga pendaftaran layanan pelatihan secara daring.
Di samping itu, Disnakertrans merencanakan kerja sama intensif dengan kabupaten/kota di Kaltim untuk menyatukan database lowongan dan pelamar dalam satu sistem provinsi.
Integrasi ini diharapkan dapat mengefektifkan penyebaran informasi sekaligus memperluas akses bagi pencari kerja.
Sebagai upaya mendorong peningkatan kesempatan kerja bagi warga lokal, pemerintah juga menyiapkan kebijakan bertahap yang memprioritaskan pelamar sesuai domisili yang tercantum dalam KTP.
“Semakin banyak layanan yang terintegrasi, semakin mudah aplikasi ini digunakan publik. Targetnya, Etam Kerja menjadi one-stop solution bagi pencari kerja dan perusahaan di Kaltim,” tutupnya. (*)
Editor: Redaksi
