Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co — Meski menghadapi penurunan anggaran yang cukup tajam pada tahun 2026, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR & PERA) Provinsi Kalimantan Timur memastikan komitmennya untuk menjaga kualitas infrastruktur, terutama pada sektor jalan yang dinilai paling memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Kepala Dinas PUPR & PERA Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menegaskan bahwa prioritas pembangunan tetap diarahkan pada peningkatan konektivitas wilayah, sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.
“Dari seluruh sektor, yang paling banyak dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat adalah jalan. Ini yang tetap kami tempatkan sebagai prioritas utama,” ujar Fitra, Rabu 3 Desember 2025.
Di tengah keterbatasan anggaran, PUPR & PERA Kaltim tetap fokus pada sejumlah ruas strategis yang memegang peranan penting dalam pemerataan pembangunan daerah.
Beberapa di antaranya adalah jalan penghubung Kutai Barat–Mahakam Ulu dan Kutai Timur–Berau.
Sementara ruas lainnya akan mendapat penanganan berupa pemeliharaan sesuai kondisi lapangan.
Namun Fitra mengakui anggaran pemeliharaan pun ikut terpangkas. Kendati begitu, pihaknya terus mengoptimalkan dana yang tersedia sambil menunggu kemungkinan adanya perubahan anggaran di kemudian hari.
“Harapan itu masih ada, proses masih berjalan. Yang sudah ada sekarang kita optimalkan dulu,” ungkapnya.
Pada 2026, anggaran PUPR & PERA diperkirakan hanya sekitar Rp834 miliar, jauh lebih kecil dibanding alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp3,6 triliun.
Meski demikian, Fitra menegaskan bahwa kualitas pelayanan tidak boleh menurun.
Berbagai langkah penghematan telah dilakukan, mulai dari penggunaan air dan listrik hingga efisiensi operasional di lingkungan kantor.
“Kami harus memastikan layanan tetap maksimal, meski anggaran terbatas. Penghematan internal sudah kami lakukan agar dana yang tersedia bisa benar-benar fokus untuk kebutuhan masyarakat,” katanya.
Penyesuaian anggaran berdampak pada sejumlah bidang seperti Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Cipta Karya.
Sejumlah rencana pembangunan gedung pemerintah harus ditunda, kecuali untuk penyelesaian proyek yang sudah berjalan.
Salah satu proyek yang tetap dilanjutkan adalah pengembangan Rumah Sakit Korpri atau RSUD Aji Muhammad Salehuddin II di Jalan Wahid Hasyim I, Samarinda. Rumah sakit tersebut sedang ditingkatkan gradenya guna memperluas layanan kesehatan bagi masyarakat.
“Untuk pembangunan gedung kantor baru belum ada dalam rencana. Fokus kita adalah penuntasan yang sudah berjalan,” tegas Fitra.
Melalui strategi efisiensi, fokus prioritas, dan komitmen pelayanan, PUPR & PERA Kaltim memastikan pembangunan infrastruktur tetap berlanjut.
Meski menghadapi tantangan pemangkasan anggaran, pemerintah provinsi menegaskan bahwa masyarakat tetap menjadi pusat perhatian dalam setiap perencanaan.
Dengan langkah yang terukur dan terarah, Pemprov Kaltim yakin upaya menjaga konektivitas dan kualitas infrastruktur dapat terus berjalan demi mendukung kemajuan daerah.
(Akmal/ADV/Diskominfo Kaltim).
