Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kalimantan Timur, Munawar, menegaskan bahwa seluruh penertiban di ruang publik dilakukan dengan prinsip humanis, sambil tetap menjaga ketertiban dan keteraturan kota.
Pernyataan ini muncul menanggapi kritik publik yang menilai Satpol PP kurang “dekat” dengan pedagang kecil.
Munawar menjelaskan, petugas Satpol PP bekerja berdasarkan regulasi, bukan preferensi pribadi. Penertiban pedagang kaki lima (PKL), misalnya, dilakukan sesuai perda dan zona yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
“Banyak yang menganggap kami tidak berpihak, padahal tindakan kami mengikuti aturan. Satpol PP harus bersikap humanis dalam setiap interaksi,” ujarnya Rabu 19 November 2025.
Ia mencontohkan di Kota Samarinda, beberapa kawasan telah ditetapkan sebagai zona larangan berjualan. Pemerintah provinsi hanya membantu penertiban sesuai kebutuhan lapangan.
“Bukan kami yang menetapkan larangan, kami menjalankan aturan agar tata ruang kota tetap rapi dan aman,” tegas Munawar
Munawar menekankan bahwa penataan kota tidak boleh mengabaikan keberlanjutan ekonomi masyarakat kecil.
Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan lokasi alternatif untuk PKL, meski sebagian pedagang masih enggan pindah karena masalah daya beli dan jumlah pembeli yang sepi.
“Tujuan kami jelas: keadilan bagi semua. Keindahan kota tetap dijaga, tapi ekonomi rakyat juga harus hidup,” katanya.
Dalam setiap operasi, Satpol PP menerapkan pendekatan humanis dan terukur, memastikan bahwa penertiban tidak menimbulkan kerugian sosial bagi pedagang.
Munawar menegaskan bahwa Satpol PP bukan musuh PKL, melainkan fasilitator tata kota yang berpihak pada kepentingan publik sekaligus keberlangsungan usaha kecil.
“Kami ingin masyarakat memahami bahwa penertiban bukan ketidakberpihakan, melainkan upaya menjaga keteraturan tanpa mengorbankan ekonomi rakyat kecil,” pungkasnya. (*)
(Akmal/ADV/Diskominfo Kaltim).
