Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memotong proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 setelah pendapatan transfer dari pemerintah pusat diperkirakan merosot tajam.
Penyesuaian tersebut disampaikan dalam Nota Penjelasan Keuangan RAPBD 2026 pada rapat paripurna DPRD Kaltim.
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, mengatakan revisi anggaran tak terhindarkan karena penurunan signifikan pada Transfer ke Daerah (TKD).
Proyeksi APBD yang sebelumnya disepakati dalam KUA-PPAS 2026 sebesar Rp21,35 triliun kini diperkirakan hanya mencapai Rp15,15 triliun.
“Penurunan ini karena kita melakukan penyesuaian terhadap TKD,” ujar Sri, Sabtu 29 November 2025.
Komponen pendapatan transfer menjadi penekan terbesar dalam struktur pendapatan daerah.
Dari rencana awal sebesar Rp9,33 triliun, Pemprov harus menurunkannya menjadi Rp3,13 triliun, atau anjlok 66,39 persen setara penurunan Rp6,19 triliun.
Pukulan paling berat terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH). Pada 2025, DBH masih mencapai Rp6,06 triliun.
Namun untuk 2026, nilainya diproyeksikan hanya Rp1,62 triliun, turun lebih dari 73 persen.
“Ini tentu memberi tekanan kepada pemerintah daerah. Kita harus menutup celah fiskal dengan mengoptimalkan sumber pendanaan lainnya,” kata Sri.
Sri memastikan program unggulan kepala daerah tetap berjalan, namun dengan penyesuaian volume agar sesuai ruang fiskal.
“Perjalanan religi tetap ada, hanya jumlahnya tidak sebanyak sebelumnya,” ujarnya.
Sementara itu, sektor pendidikan dan kesehatan dipastikan tetap menjadi prioritas.
Adapun sektor infrastruktur turut mengalami penyesuaian mengikuti turunnya TKD.
Pendapatan daerah dalam RAPBD 2026 diajukan sebesar Rp14,25 triliun, terdiri dari:
• PAD: Rp10,75 triliun
• Pendapatan Transfer: Rp3,13 triliun
• Pendapatan Lain-lain yang Sah: Rp362,03 miliar
Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp15,15 triliun, yang mencakup:
• Belanja Operasi: Rp8,16 triliun
• Belanja Modal: Rp1,06 triliun
• Belanja Tidak Terduga: Rp33,93 miliar
• Belanja Transfer: Rp5,89 triliun
Untuk menutup selisih anggaran, Pemprov mengalokasikan penerimaan pembiayaan sebesar Rp900 miliar.
Dalam kesempatan yang sama, Sri melaporkan realisasi anggaran perangkat daerah yang baru menyentuh sekitar 75 persen.
Sejumlah OPD disebut masih berada dalam kategori merah. Namun Pemprov optimistis serapan dapat meningkat hingga sekitar 90 persen pada akhir tahun.
“Ada yang mungkin hanya bisa 80–85 persen,” ungkapnya.
Sri menegaskan, dokumen yang disampaikan ke DPRD merupakan dasar pembahasan lanjutan RAPBD 2026.
“Nota keuangan menjadi panduan kerja kita untuk Kaltim berkelanjutan,” tutupnya. (*)
Editor: Redaksi
