Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, merespons berbagai sorotan dan kritik publik terkait pelaksanaan awal program Gratispol Pendidikan.
Ia mengakui bahwa implementasi tahap pertama ini masih dihadapkan pada sejumlah kendala teknis maupun tantangan kebijakan fiskal.
Seno menyebut, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat juga berpotensi memengaruhi kemampuan fiskal daerah, termasuk dukungan pembiayaan untuk program pendidikan gratis tersebut.
Terkait masukan dari kalangan akademisi agar tidak ada mahasiswa yang harus menalangi UKT terlebih dahulu, Seno memastikan bahwa hal itu telah masuk dalam catatan evaluasi pemerintah.
“Kami jelaskan bahwa pada saat itu kami sedang menunggu SK dari kementerian, sementara universitas harus segera menarik SPP. Di situlah persoalannya, dan ini tentu menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang,” ujar Seno Kamis 20 November 2025.
Ia menerangkan bahwa pencairan Gratispol pada tahun ini masuk dalam anggaran perubahan, yang membuat proses realisasi jatuh pada Oktober–November 2025.
Hal inilah yang memengaruhi ketidaksinkronan waktu antara keputusan pemerintah dan kebutuhan administrasi kampus.
Untuk tahun depan, Pemprov Kaltim berencana menyiapkan anggaran lebih besar agar pelaksanaan Gratispol berjalan lebih tertib dan cakupan penerimanya semakin luas.
“Insyaallah, hal serupa tidak akan terjadi lagi tahun depan. Untuk mahasiswa yang terlanjur membayar UKT tahun ini, mekanisme pengembaliannya sudah disiapkan oleh kampus masing-masing,” tegasnya. (*)
Editor: Redaksi
