Penulis: Redaksi Presisi
Presisi.co - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menggelar Rapat Koordinasi Optimalisasi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Terintegrasi (Srikandi) serta Anugerah Literasi Kutai Kartanegara Tahun 2025, Kamis (16/10/2025) di Pendopo Odah Etam, Tenggarong.
Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mempercepat proses digitalisasi tata naskah dan kearsipan.
“Melalui aplikasi Srikandi, proses pengambilan keputusan kini bisa dilakukan secara cepat dan terkoordinasi tanpa harus bertatap muka. Semua berkas dapat diunggah, diverifikasi, dan dipelajari secara berjenjang hingga ke tingkat pimpinan,” ujarnya.
Bupati mencontohkan efisiensi yang dihasilkan oleh sistem ini. “Saya bisa berada di Surabaya, Ibu Rinda di Tenggarong, dan Pak Sekda di Makassar, namun kami tetap dapat menyelesaikan naskah penting di hari yang sama. Dulu, hal seperti ini harus menunggu semua pihak hadir bersama,” ungkapnya.
Menurutnya, Srikandi tidak hanya memangkas waktu dan jarak, tetapi juga meningkatkan ketepatan serta akuntabilitas dalam pengelolaan dokumen pemerintahan.
Selain membahas digitalisasi arsip, kegiatan ini juga diwarnai dengan penyerahan Anugerah Literasi Kutai Kartanegara kepada para penggiat literasi dari berbagai jenjang mulai dari SD, SMP, SMA, hingga komunitas literasi di tingkat desa dan kecamatan.
Bupati Aulia berharap penghargaan ini menjadi penyemangat untuk menumbuhkan budaya literasi yang kuat dan berkelanjutan.
“Literasi bukan hanya tentang membaca, tetapi juga kemampuan menulis dan menganalisis informasi. Dan saya percaya, teman-teman jurnalis adalah garda terdepan dalam hal ini,” ujarnya sambil tersenyum.
Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kukar, Rinda Desianti, menjelaskan bahwa Srikandi merupakan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis yang dirancang untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.
Meski begitu, ia mengakui masih ada beberapa perangkat daerah yang belum maksimal dalam memanfaatkan aplikasi ini. Dari total 59 OPD termasuk kecamatan, tercatat tiga OPD dengan penggunaan Srikandi tertinggi, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan 12.393 naskah keluar, Sekretariat Daerah sebanyak 6.973 naskah keluar, dan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 5.967 naskah keluar.
Sementara itu, tiga OPD dengan penggunaan terendah adalah BPBD (47 naskah keluar), Dinas Kelautan dan Perikanan (35 naskah keluar), serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (16 naskah keluar).
Untuk tingkat kecamatan, Muara Badak menjadi yang paling aktif dengan 2.711 naskah keluar, disusul Sebulu (2.335 naskah) dan Kota Bangun (1.448 naskah). Namun, empat kecamatan — Kembang Janggut, Muara Kaman, Muara Muntai, dan Samboja — tercatat belum pernah menggunakan aplikasi tersebut.
Rinda menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong penguatan budaya literasi, baik di masyarakat maupun di lingkungan perangkat daerah.
“Melalui penghargaan dan kegiatan seperti ini, kami ingin memberikan apresiasi kepada individu, lembaga, dan komunitas yang berkontribusi dalam peningkatan literasi. Sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam implementasi Srikandi di seluruh OPD,” pungkasnya. (*)
Editor : Redaksi
