Kaltim Kuasai 55 Persen Transaksi Non-Tunai di Kalimantan
Penulis: Akmal Fadhil
3 jam yang lalu | 0 views
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Timur, Budi Widihartanto. (Istimewa)
Samarinda, Presisi.co- Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat kinerja ekonomi yang terus tumbuh positif. Salah satu faktor pendorong utamanya adalah meningkatnya aktivitas transaksi digital di wilayah tersebut.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, menyampaikan bahwa Kaltim kini menjadi provinsi dengan transaksi non-tunai tertinggi di Kalimantan, yakni mencapai 55 persen dari total transaksi digital di seluruh pulau.
“Tingginya transaksi digital turut mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor ritel,” ujar Budi di Samarinda, belum lama ini.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peran strategis Kaltim dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital di kawasan Kalimantan.
“Bisa dibayangkan, 45 persen sisanya baru tersebar di provinsi lain. Artinya, kontribusi Kaltim untuk transaksi non-tunai sangat dominan,” tambahnya.
Budi menjelaskan, keberhasilan itu tidak lepas dari sinergi erat antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan pelaku sistem pembayaran di daerah.
Kolaborasi tersebut dinilai berhasil mempercepat adopsi sistem pembayaran digital seperti QRIS dan Electronic Data Capture (EDC) di kalangan masyarakat dan pelaku usaha.
“Alhamdulillah, kerja sama antar lembaga berjalan sangat baik. Baik pengguna maupun merchant kini sudah terbiasa bertransaksi secara digital,” ungkapnya.
Tren ini, lanjut Budi, terus menunjukkan pertumbuhan pesat.
“Pembayaran non-tunai di Bumi Etam meningkat signifikan, bahkan sempat mencapai pertumbuhan hingga 300 persen. Ini bukti bahwa masyarakat semakin percaya dan nyaman menggunakan sistem pembayaran digital,” ujarnya.
Bank Indonesia menilai, perkembangan transaksi digital di Kaltim tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga mendukung transformasi menuju ekonomi inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. (*)