Penulis: Rafika
Presisi.co - Beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh yang mencapai Rp120,38 triliun kini menjadi perhatian serius pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Tak ingin proyek strategis nasional ini terus menjadi beban fiskal, Istana langsung mengambil langkah cepat dengan menugaskan sejumlah pejabat kunci untuk merumuskan solusi terbaik dalam penyelesaian kewajiban finansial tersebut.
Presiden Prabowo secara khusus memerintahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan CEO Danantara Rosan Roeslani untuk melakukan perhitungan ulang secara menyeluruh dan menyusun skema penyelesaian utang dengan China Development Bank (CDB).
Instruksi itu disampaikan langsung dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, seperti disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Kamis, 30 Oktober 2025.
“Ya, kemarin dibahas. Kemudian Pak Airlangga, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, serta CEO Danantara (Rosan Roeslani) diminta untuk menghitung lagi secara detail,” ujar Prasetyo di Antara Heritage Center, Jakarta, sebagaimana diberitakan Suara.com --jaringan Presisi.co.
Menurut Prasetyo, salah satu langkah jangka pendek yang sedang dikaji adalah negosiasi ulang dengan pemerintah China untuk memperpanjang masa pinjaman atau tenor utang. Upaya ini diharapkan bisa meringankan beban cicilan tahunan proyek kereta cepat tersebut.
“Kemudian opsi-opsi untuk meminta misalnya perpanjangan masa pinjaman, itu menjadi bagian dari skenario-skenario skema yang terbaik,” lanjutnya.
Sementara itu, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah menyiapkan dua skema utama yang akan diajukan ke pemerintah sebagai bahan pertimbangan.
Opsi pertama adalah penambahan ekuitas (suntikan modal) guna memperkuat struktur permodalan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Opsi kedua bersifat struktural, yaitu dengan mengalihkan kepemilikan aset infrastruktur KCJB kepada pemerintah. Melalui cara ini, KCIC dapat difokuskan sepenuhnya pada aspek operasional sebagai operator, sedangkan beban infrastruktur dialihkan ke negara — pola yang juga diterapkan di berbagai negara dengan sistem perkeretaapian maju.
“Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama, atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah, dua opsi ini yang sedang kami kaji,” jelas Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria. (*)
Editor: Redaksi
