Penulis: Redaksi Presisi
Jakarta, Presisi.co - Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah berpotensi menekan kondisi fiskal Indonesia.
Hal tersebut disampaikan dalam Focus GREAT Discussion (FGD) bertajuk “Tantangan Ketahanan Energi Indonesia di Tengah Turbulensi Geopolitik” yang diselenggarakan GREAT Institute di Jakarta, Rabu, 1 April 2026.
Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, mengatakan diskusi tersebut digelar sebagai kontribusi pemikiran terhadap tantangan energi nasional di tengah ketidakpastian global.
“Dunia tengah menghadapi persoalan energi seiring konflik di Timur Tengah. Negara-negara tetangga sudah mulai mengalami kenaikan harga BBM sebagai dampak langsungnya,” ujar Syahganda.
Paparan Tim Ekonomi GREAT Institute menunjukkan harga minyak dunia sempat mendekati USD120 per barel, jauh melampaui asumsi APBN 2026 sebesar USD70 per barel. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperlebar defisit anggaran negara.
Peneliti GREAT Institute, Yossi Martino, menyebut turbulensi harga energi global akan berdampak langsung terhadap ekonomi nasional. “Indonesia pasti terimbas perang ini. Kenaikan harga minyak memberikan tekanan nyata terhadap fiskal dan subsidi energi,” katanya lagi.
Dalam skenario yang dipaparkan, defisit APBN berpotensi meningkat hingga 3,80 - 4,30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) apabila harga minyak bertahan di kisaran USD105–120 per barel.
Sementara anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Mohamad Fadhil Hasan, menuturkan pemerintah saat ini masih berada pada tahap mitigasi dan adaptasi terhadap risiko krisis energi.
“Cadangan BBM nasional masih dalam kondisi aman menurut Pertamina, sehingga langkah yang diambil masih berupa mitigasi,” ujarnya.
Namun, Anggota Komisi XII DPR RI Sartono Hutomo mengingatkan tekanan fiskal tetap tidak dapat dihindari meski harga BBM belum mengalami penyesuaian. “Belum naiknya harga BBM hanya menggeser beban fiskal. Ke depan tetap diperlukan kebijakan yang kredibel dan transparan,” tandasnya.
Dari perspektif pertahanan, Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan Mayjen TNI Priyanto menilai Indonesia berada dalam posisi rentan sebagai negara pengimpor energi.
“Gangguan distribusi energi bukan hanya berdampak ekonomi, tetapi juga stabilitas sosial dan pertahanan,” tukasnya.
Diskusi juga menekankan pentingnya percepatan transisi energi melalui pengembangan energi baru terbarukan, diversifikasi sumber energi, serta efisiensi subsidi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. FGD GREAT Institute menyimpulkan bahwa reformasi struktur energi menjadi langkah mendesak agar Indonesia mampu menghadapi tekanan geopolitik dan ketidakstabilan harga energi global. (*)
