Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Ratusan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Kalimantan Timur (Kaltim) masih belum terserap dalam sistem pendidikan daerah, meski kebutuhan tenaga pendidik di wilayah ini terus meningkat.
Kondisi ini mendorong Komisi IV DPRD Kaltim mendesak Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk segera menyusun kebijakan afirmatif yang memprioritaskan penempatan lulusan PPG prajabatan.
Isu ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Kaltim, Disdikbud, dan Ikatan Alumni PPG Calon Guru, Selasa 14 Oktober 2025 di Gedung D DPRD Kaltim, Samarinda.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi menegaskan bahwa lambannya penyerapan lulusan PPG tidak sejalan dengan realitas lapangan. Kaltim, sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), membutuhkan tenaga guru yang kompeten dan bersertifikasi.
“Ratusan lulusan PPG siap mengabdi, tapi belum punya tempat. Ini ironi di tengah kekurangan guru yang masih jadi masalah klasik. Kami minta ini jadi prioritas pemprov,” tegas Darlis.
Anggota Komisi IV lainnya, Fadly Imawan, mengkritisi lemahnya perencanaan kebutuhan tenaga pendidik di Kaltim. Ia menilai program PPG sudah menerapkan sistem seleksi meritokratis, namun tidak diimbangi dengan skema penyerapan yang jelas dari pemerintah daerah.
“Kita bicara soal kualitas, tapi lupa soal distribusi. Lulusan PPG ini sudah lulus uji kompetensi nasional. Sayang kalau daerah tidak segera menyerap mereka,” ujarnya.
Fadly juga mendorong Disdikbud Kaltim untuk memetakan kebutuhan guru secara akurat dari tingkat dasar hingga menengah, serta memanfaatkan program seperti dana BOSDA dan CSR sektor swasta untuk mendanai skema perekrutan non-ASN seperti guru tamu atau kontrak daerah.
Kepala Bidang GTK, Armin, mengakui bahwa penempatan guru di daerah masih menghadapi tantangan, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Saat ini, dari total 7.562 guru di Kaltim, hanya 5.727 yang berstatus ASN dan bersertifikasi.
“Kami berkomitmen memperbaiki distribusi guru, tapi kami butuh data akurat. Kami minta database alumni PPG diserahkan, agar bisa kami koordinasikan ke kabupaten/kota,” ujar Armin.
Sementara itu, Rahmat Nurhidayatullah, perwakilan Ikatan Alumni PPG Calon Guru, menyebut bahwa secara nasional, tingkat penyerapan lulusan PPG masih sangat rendah. Di Kaltim sendiri, dari 241 alumni yang siap mengabdi, sebagian besar belum terserap oleh sekolah-sekolah.
Ia pun menawarkan dua solusi konkret, mulai dari jangka pendek melalui skema guru tamu atau GTT kontrak, dan jangka panjang melalui afirmasi khusus dalam rekrutmen ASN-PPPK.
“Kami sudah lolos seleksi nasional, dilatih selama satu tahun penuh, dan diuji secara profesional. Kami hanya minta kesempatan mengabdi,” ungkap Rahmat.
Sebagai langkah lanjut, Komisi IV DPRD Kaltim meminta Pemprov segera menyusun roadmap penyerapan lulusan PPG dan memastikan koordinasi antarlembaga berjalan efektif.
DPRD juga mendesak agar kebijakan perekrutan guru diarahkan untuk menyerap potensi yang sudah ada, bukan membuka celah baru yang tidak menyentuh akar masalah. (*)
Editor: Redaksi
