Tolak Pemangkasan DBH, LPADKT Siap Gelar Panggung Rakyat
Penulis: Siaran Pers
4 jam yang lalu | 0 views
Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan. (Ist)
Samarinda, Presisi.co - Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan (LPADKT) memastikan akan menggelar aksi besar bertajuk “Panggung Rakyat & Mimbar Bebas: KALIMANTAN BUKAN TANAH KOSONG, ADA KAMI PENGHUNI ASLINYA” pada Kamis, 16 Oktober 2025 di Teras Samarinda. Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terbuka terhadap kebijakan pemerintah pusat memotong Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini menjadi hak konstitusional rakyat Kalimantan Timur.
Ketua Umum LPADKT Kalimantan, Vendy Meru, menyebut aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan jeritan rakyat dari perut bumi Borneo yang selama puluhan tahun menjadi penopang ekonomi nasional. Ia menegaskan, jika pemerintah pusat tetap melanjutkan kebijakan pemangkasan DBH, maka rakyat Kalimantan Timur akan bergerak lebih jauh dari sekadar aksi jalanan.
“Kami sudah terlalu lama bersabar. Tanah kami dieksploitasi, hutan kami ditebang, perut bumi kami dikeruk, tapi manfaatnya tak pernah kembali sebanding. Dan kini, pusat masih berani memangkas DBH — itu sama saja dengan merampas hak hidup kami," tegas Vendy Meru dalam keterangan persnya di Samarinda, Senin (14/10).
Ia menambahkan, DBH bukanlah hadiah dari pemerintah pusat, melainkan hak konstitusional rakyat kalimantan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Pemerintah pusat, kata dia, telah melanggar semangat keadilan fiskal dan mengabaikan kontribusi Kalimantan Timur sebagai penyumbang utama penerimaan negara.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika suara kami terus diabaikan, maka jangan salahkan rakyat Kalimantan Timur jika suatu hari kami berbicara dalam bahasa yang lebih keras dari sekadar tuntutan,” ujarnya dengan nada tegas.
Aksi yang akan berlangsung pada pukul 14.00 – 18.00 WITA itu akan dihadiri oleh ratusan tokoh adat, pemangku kebijakan, politisi, pemuda, mahasiswa, buruh, petani, aktivis lingkungan, dan masyarakat sipil dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Dalam aksi ini, massa akan menggelar ritual adat pembuka, orasi perlawanan, aksi teatrikal, penyerahan tanah dan air sebagai simbol hak rakyat, pembacaan deklarasi rakyat, dan pembentangan spanduk tuntutan raksasa.
LPADKT juga akan menyampaikan Tiga tuntutan utama kepada pemerintah pusat, di antaranya pembatalan pemangkasan DBH, pemberian porsi minimal 50% hasil kekayaan alam kepada daerah penghasil, dan pelibatan rakyat dalam perumusan kebijakan SDA nasional.
F.X.Apui “Ini Bukan Ancaman, Tapi Peringatan”
Aksi ini, kata F.X.Apui Selaku Sekretaris Jenderal (Sekjend) LPADKT Kalimantan, bukanlah ancaman bagi keutuhan negara, melainkan peringatan keras agar pemerintah pusat tidak lagi mengabaikan suara daerah penghasil. Selama ini, Kalimantan Timur terus menjadi tulang punggung ekonomi nasional, namun tetap diperlakukan sebagai “penonton” dalam pembangunan.
“Kami tidak sedang melawan negara. Kami sedang mengingatkan negara bahwa tanpa Kalimantan Timur, tidak akan ada Indonesia yang kuat. Jangan rampas hak kami, jangan abaikan suara kami, karena tanah ini akan selalu punya cara untuk bersuara,” tegas F.X Apui.
Aksi “Panggung Rakyat & Mimbar Bebas: Suara Borneo Menuntut Keadilan” akan digelar pada:
• 🗓️ Kamis, 16 Oktober 2025
• 🕑 14.00 – 18.00 WITA
• 📍 Teras Samarinda, Kalimantan Timur
Acara ini terbuka untuk masyarakat umum dan akan menjadi momentum penting dalam perjuangan rakyat Kalimantan Timur menuntut keadilan fiskal dan penghormatan terhadap hak-hak daerah penghasil.
✊ “Dari tanah ini kekayaan negeri lahir. Dari tanah ini pula, perlawanan akan dimulai.”
— Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan (LPADKT) (*)