Penulis: Rafika
Presisi.co - Pertemuan antara Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), dengan ulama senior Abu Bakar Ba’asyir memunculkan beragam tafsir politik. Pengamat politik Rocky Gerung menilai langkah ini sarat dengan potensi manuver pencitraan.
Menurut Rocky, pertemuan tersebut kemungkinan tidak sebatas silaturahmi. Ia menilai ada agenda politik lebih dalam, di mana Jokowi diduga berusaha mengamankan posisi dengan mendekati tokoh berpengaruh di luar lingkar politik formal.
“Apakah itu pertemuan yang sifatnya percakapan demokratis atau itu sekadar ya pencitraan bahwa Pak Jokowi memerlukan rekonsiliasi, atau lebih dari itu,” kata Rocky melalui kanal YouTube miiliknya, dikutip pada Jumat, 3 Oktober 2025.
Rocky menguraikan, bila pertemuan itu ditafsirkan sebagai pencitraan, maka Jokowi tengah berupaya mencari “payung kultural” dari kekuatan Islam yang memiliki basis massa besar. Hal ini, menurutnya, berbeda dengan “payung politik” yang biasanya diberikan partai Islam formal.
“Mungkin ada semacam, ya kita boleh duga, keinginan atau kepentingan Pak Jokowi untuk memperoleh semacam payung kultural, artinya payung kultural dari kekuatan politik muslim,” ujarnya.
Ia menegaskan, Abu Bakar Ba’asyir tidak mewakili partai politik, melainkan tokoh kultur politik muslim dengan pengaruh kuat di masyarakat. “Abu Bakar Ba’asyir ada di situ sebagai tokoh Islam, tokoh kultur politik yang muslim, bukan politik muslim,” jelas Rocky.
Rocky juga mengingatkan bahwa hubungan pemerintahan Jokowi dengan kelompok politik Islam di masa lalu diwarnai ketegangan, hingga berujung pada pemenjaraan Ba’asyir. Karena itu, langkah Jokowi menemuinya saat ini bisa dibaca sebagai upaya rekonsiliasi yang sarat kepentingan.
“Apakah itu simbol rekonsiliasi? karena ada ketegangan politik era Presiden Jokowi dengan politik Islam pada waktu itu yang menyebabkan Pak Abu Bakar Ba’asyir dipenjara,” ungkapnya.
Dalam pandangan Rocky, pertemuan ini sekaligus sinyal politik bahwa Jokowi ingin menunjukkan kemampuannya merangkul semua kalangan, termasuk tokoh yang pernah menjadi oposisi keras pemerintahannya, demi tujuan politik yang lebih besar. (*)
Editor: Redaksi
