Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim terus menggenjot percepatan proyek infrastruktur menjelang akhir tahun 2025. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
Kepala Dinas PUPR Kaltim, Firnanda, menyampaikan bahwa seluruh proyek kini diarahkan untuk dipercepat, terutama di bidang pembangunan jalan.
“Mendekati akhir tahun, semua diarahkan untuk percepatan. Kita harus kejar dalam waktu yang singkat untuk menghindari SILPA,” ujar Firnanda Senin 13 Oktober 2025.
Percepatan proyek, kata Firnanda, dilakukan langsung di lapangan melalui berbagai strategi teknis.
“Tidak ada jalan lain, harus dari lapangan. Bisa dengan penambahan tenaga kerja, alat berat, hingga pengaturan shift kerja malam sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Proyek pembangunan jalan disebut tersebar di berbagai wilayah, termasuk Kutai Barat dan Kutai Timur, serta delapan kabupaten/kota lainnya.
“Pekerjaan jalan kita ada di 10 kabupaten/kota. Jadi semuanya difokuskan, tidak hanya satu titik,” tambahnya.
Soal Proyek Normalisasi Sungai dan Penanganan Banjir
Menjawab pertanyaan terkait normalisasi Sungai Karang Mumus, Firnanda mengaku belum mendapat pembaruan informasi.
“Saya belum update, belum tahu apakah lahannya sudah clear atau belum,” katanya.
Namun, untuk penanganan banjir di Kota Samarinda, dipastikan tetap dilanjutkan tahun depan. Pendanaannya masih bersumber dari kerja sama dengan BUMN.
“Tahun depan masih ada penanganan banjir di Samarinda. Titik-titiknya akan dibahas lebih lanjut dengan BUMN,” ujarnya.
Sementara itu, Sungai Karang Asam Kecil dan Karang Asam Besar juga masih menjadi bagian dari komponen penanganan banjir di Samarinda.
Realisasi Anggaran Capai 56 Persen
Hingga Oktober 2025, realisasi anggaran di Dinas PUPR telah mencapai sekitar 56 persen.
Firnanda optimistis akan ada peningkatan signifikan menjelang tutup tahun, seiring percepatan proyek di lapangan.
Smentara itu, dua proyek strategis lainnya yang menjadi sorotan adalah pembangunan fasilitas kesehatan di Pandurata dan Kanuyoso.
“Kanuyoso sudah selesai tahun lalu. Pandurata tahun ini ditargetkan rampung secara fisik,” jelasnya.
Namun, untuk operasional rumah sakit seperti manajemen dan kelengkapan alat kesehatan, Firnanda menegaskan hal tersebut menjadi wewenang Dinas Kesehatan dan manajemen rumah sakit.
“PUPR fokus pada pembangunan fisiknya saja. Selebihnya, seperti fasilitas dan pengelolaan, itu ranahnya Dinas Kesehatan,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
