Penulis: Rafika
Presisi.co - Kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, akhirnya menemukan titik terang. Investigasi Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap insiden tersebut terjadi karena kesalahan teknis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam proses penyajian makanan.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang turun langsung meninjau lokasi, menyebut makanan dimasak terlalu dini. Jeda waktu yang terlalu lama anntara proses memasak hingga disantap siswa inilah yang membuat makanan tidak lagi layak dikonsumsi.
“Keterangan awal kan menunjukkan bahwa SPPG itu memasak terlalu awal sehingga masakan terlalu lama,” kata Dadan, usai meninjau Posko Penanganan kasus dugaan keracunan makanan Program MBG di Cipongkor, dalam keterangan resminya, Rabu 24 September 2025, sebagaimana diberitakan Suara.com --jaringan Presisi.co.
Pernyataan ini selaras dengan keterangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia menuturkan makanan tersebut baru disantap siswa pada siang hari. Namun, sudah dimasak dari malam sebelumnya.
“Secara umum problemnya adalah, di makanan itu basi, karena masaknya itu malam, kemudian didistribusikan dan dimakannya oleh siswa itu siang hari. Jadi waktunya sudah terlalu lama antara dimasak dan dimakan,” ujar Dedi.
Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Dadan menetapkan aturan baru bagi seluruh SPPG, khususnya yang baru beroperasi. Mulai sekarang, proses memasak diwajibkan setelah pukul 01.30 dini hari agar jarak antara produksi dan distribusi tidak lebih dari empat jam.
“Kita sudah koordinasi dengan seluruh SPPG yang baru yang beroperasional satu bulan terakhir, kemudian kita minta agar mereka mulai masak di atas jam setengah dua agar waktu antara masak processing dengan delivery-nya tidak lebih dari 4 jam," ujar Dadan.
Dadan menjelaskan, SPPG yang baru beroperasi biasanya diliputi kekhawatiran tidak dapat menyelesaikan pesanan tepat waktu.
Akibatnya, mereka memilih memasak lebih awal, yang justru memicu persoalan baru. Untuk itu, ia menekankan perlunya mekanisme adaptasi secara bertahap.
"Oleh sebab itu, salah satu yang saya instruksikan kepada SPPG baru itu ketika memulai, mereka sudah punya daftar penerima manfaat. Katakanlah 3.500 di 20 sekolah, saya meminta agar mereka di awal-awal melayani 2 sekolah dulu,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, Dadan mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara distribusi MBG di Cipongkor. Penangguhan tersebut akan berlangsung hingga pihak SPPG melakukan evaluasi internal secara menyeluruh dan mampu memastikan standar keamanan dalam seluruh proses mereka.
“Kami juga minta setop dulu sampai mereka bisa membiasakan dan melakukan analisis mendetail terkait dengan pelayanan," kata Dadan. (*)
Editor: Redaksi
