Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Immanuel, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam merealisasikan pembangunan rumah sakit dan sekolah unggulan di wilayah Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).
“Dalam RPJMD Gubernur Kaltim sudah tercantum pembangunan rumah sakit dan sekolah unggulan. Syarat utamanya, pembebasan lahan oleh pemkab. Itu yang harus dikawal serius oleh DPRD Kubar,” ujar Ekti Jumat 22 Agustus 2025.
Menurut Ekti, tahapan pembangunan sesuai RPJMD akan dimulai dengan pembebasan lahan pada 2025, diikuti proses perencanaan pada 2027-2028, dan ditargetkan rampung serta diresmikan pada 2029.
“Butuh proses. Tidak bisa instan. Tapi kalau lahan sudah aman, kita bisa mulai percepatan sejak 2026,” jelasnya.
Ekti juga menekankan bahwa DPRD kabupaten memiliki peran penting sebagai pengawas sekaligus mitra pembangunan di tingkat lokal.
Sinkronisasi RPJMD antara provinsi dan kabupaten menurutnya menjadi kunci utama agar program tidak mandek di tengah jalan.
“RPJMD Bupati harus sejalan dengan RPJMD Gubernur. Kalau tidak sinkron, nanti program bisa tak terealisasi karena saling tunggu,” ujarnya.
Ia mengimbau agar DPRD Kubar aktif mengawal proses pembebasan lahan dan menyuarakan kepentingan masyarakat di daerahnya.
Sebab, pembangunan rumah sakit dan sekolah unggulan bukan lagi janji politik, melainkan bagian dari visi-misi kepala daerah yang sudah tertuang dalam dokumen resmi pembangunan daerah.
Dengan terlaksananya program ini, masyarakat di daerah pedalaman seperti Kubar dan Mahulu diharapkan bisa mengakses layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas tanpa harus menempuh jarak jauh ke kota-kota besar.
“Kita ingin masyarakat di perbatasan dan pedalaman juga merasakan hak yang sama dalam pelayanan publik,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
