search

Daerah

Diskominfo KaltimAparatur Sipil NegaraPemprov KaltimPemimpin DigitalADGLAASKOMPSI

Kadiskominfo Kaltim: ASN Harus Jadi Pemimpin Digital

Penulis: Akmal Fadhil
12 jam yang lalu | 52 views
Kadiskominfo Kaltim: ASN Harus Jadi Pemimpin Digital
Kadiskominfo Kaltim, M Faisal saat diwawancarai. (Presisi.co/Akmal)

Samarinda, Presisi.co — Transformasi digital dalam birokrasi tidak cukup hanya dengan infrastruktur dan aplikasi. Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut menjadi pemimpin digital yang mampu memandu perubahan. 

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, dalam pelatihan pelayanan publik berbasis IT bagi ASN di Samarinda.

“Digital leadership bukan sekadar soal teknologi, tapi tentang pola pikir. ASN harus punya mindset digital jika ingin memimpin perubahan,” tegas Faisal, Kamis 17 Juli 2025.

Pelatihan yang berlangsung empat hari di BPSDM Kaltim ini menekankan pentingnya perubahan kultur kerja dalam tubuh birokrasi. 

Faisal menyebut empat pilar utama yang menjadi kunci sukses digitalisasi: pola pikir digital, keterampilan terkini, budaya kerja digital, serta keamanan dan etika informasi.

“Data jangan cuma disimpan. Harus dianalisis dan jadi dasar kebijakan. Transparansi lahir dari pengelolaan data yang baik,” katanya.

Ia juga mendorong ASN untuk lebih aktif menggunakan media sosial secara profesional, sebagai sarana membangun komunikasi publik yang terbuka dan partisipatif.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Askompsi (Asosiasi Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia), Faisal memperkenalkan program Aparatur Digital Government Leadership Awards (ADGLA). 

Penghargaan ini diberikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) yang dinilai paling progresif dalam memimpin transformasi digital di lingkungan pemerintahannya.

“Sekda harus menjadi teladan. Kalau pemimpinnya digital-minded, organisasinya akan lebih cepat beradaptasi,” jelasnya.

Faisal juga mengingatkan bahwa digitalisasi birokrasi tidak bisa dilakukan secara parsial. Kolaborasi lintas instansi dan satuan kerja adalah kunci untuk menghadirkan pelayanan publik yang efisien dan transparan.

“Transformasi ini butuh komitmen kolektif. Kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri,” tutupnya.

Pelatihan ini menjadi bagian dari strategi Pemprov Kaltim dalam mempercepat reformasi birokrasi berbasis teknologi, seiring meningkatnya tuntutan publik akan layanan yang cepat, mudah, dan akuntabel di era digital. (*)

Editor: Redaksi