Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Timur, Firnanda, memastikan bahwa program hunian subsidi bebas biaya administrasi dari Pemerintah Provinsi Kaltim akan dikawal ketat agar tepat sasaran.
Kebijakan ini merupakan bagian dari program unggulan Gratispol, yang ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah tanpa terbebani biaya tambahan.
“Ini bukan program biasa. Ini program keberpihakan. Pemerintah provinsi hadir untuk menanggung seluruh biaya administrasi yang selama ini menjadi kendala utama bagi masyarakat kecil,” ujar Firnanda, Rabu 11 Juni 2025.
Firnanda menjelaskan bahwa seluruh komponen biaya seperti provisi bank, notaris, balik nama sertifikat, hingga biaya administrasi lainnya akan ditanggung penuh oleh pemerintah.
Menurutnya, banyak warga sebelumnya gagal membeli rumah karena biaya di luar cicilan yang cukup memberatkan.
Ia menyampaikan bahwa saat ini Dinas PUPR tengah menyusun mekanisme teknis program tersebut bersama pihak perbankan dan pengembang.
Pemprov juga menyiapkan skema pengawasan berlapis agar subsidi yang diberikan tidak disalahgunakan.
“Kami sedang finalisasi bersama bank dan pengembang. Yang paling penting adalah memastikan bantuan ini benar-benar dirasakan mereka yang berhak, bukan diselewengkan,” tegasnya.
Program ini menyasar rumah subsidi seharga sekitar Rp185 juta yang disediakan oleh pengembang mitra pemerintah.
Menurut Firnanda, langkah ini juga menjadi strategi konkret dalam menurunkan angka backlog perumahan di Kaltim, terutama sebagai provinsi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Hunian yang layak dan terjangkau adalah bagian penting dari pembangunan. Jadi selain membangun infrastruktur besar, kami juga harus menjawab kebutuhan dasar masyarakat, termasuk perumahan,” tambahnya. (*)
Editor: Redaksi
