Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda, Presisi.co – Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Samarinda telah resmi dimulai pada Kamis 12 Juni 2025 di Hotel Grand Sawit, Jalan KH. Abdul Rasyid, Kota Samarinda
Agenda penting ini menjadi forum strategis bagi para ulama untuk menyusun program kerja keumatan dan memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam membangun moral dan spiritual masyarakat.
Pembukaan acara dilakukan secara resmi oleh Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, yang hadir untuk memberikan dukungan langsung atas peran vital MUI dalam kehidupan keagamaan di Kota Tepian.
Saefuddin Zuhri menyampaikan apresiasi atas kiprah dan konsistensi MUI, terutama dalam menjaga nilai-nilai keislaman dan kebangsaan, serta membangun struktur organisasi hingga ke tingkat kecamatan.
“Kalau komunikasi antara ulama dan pemerintah berjalan baik, maka akan banyak kegiatan positif yang bisa dikerjakan bersama. Terlebih dalam hal pembangunan moral dan spiritual, peran MUI sangat besar,” tuturnya.
Ia berharap Mukerda ini tak sekadar menjadi rutinitas organisasi, tetapi menghasilkan program kerja konkret yang memberikan dampak positif luas bagi umat Islam dan masyarakat Samarinda secara umum.
Mukerda kali ini mengusung tema Memantapkan Peran Ulama dalam Membangun dan Mewujudkan Kota Samarinda Sebagai Samarinda Maju (Mandiri, Adil, Berjaya, Unggul).
Tema tersebut mencerminkan semangat kolaborasi antara ulama dan pemerintah dalam menjawab tantangan zaman serta memperkuat nilai-nilai religius dalam pembangunan kota.
Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua MUI Provinsi Kalimantan Timur KH. Bukhori Nur, Ketua MUI Kota Samarinda KH. Muhammad Mundzir, serta para pengurus MUI dari seluruh kecamatan di Samarinda.
KH. Bukhori Nur dalam kesempatan tersebut kembali menegaskan fungsi MUI sebagai garda terdepan pembinaan umat.
“MUI adalah warosatul anbiya (pewaris tugas kenabian), mufti (pemberi fatwa), serta penguat umat di berbagai aspek kehidupan seperti aqidah, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan,” tegasnya.
Mukerda ini akan penuh dengan sejumlah agenda pembahasan program prioritas keumatan dan penguatan peran ulama dalam konteks pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
Editor: Redaksi
