Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co — Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika di Kalimantan Timur (Kaltim) memicu keprihatinan di kalangan legislatif.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai penanganan selama ini terlalu bertumpu pada tindakan represif tanpa menyentuh akar persoalan di masyarakat.
“Kalau kita hanya mengandalkan razia dan penangkapan, itu seperti mengobati gejala. Masalah utamanya adalah lemahnya pengawasan sosial dan minimnya peran masyarakat,” kata Agusriansyah, Minggu 25 Mei 2025.
Ia menekankan pentingnya membangun gerakan sosial berbasis komunitas sebagai langkah preventif jangka panjang. Menurutnya, keluarga, tokoh masyarakat, organisasi pemuda, dan lembaga keagamaan harus diberdayakan dalam upaya pencegahan.
“Tidak mungkin hanya BNN dan kepolisian yang bergerak. Ini harus menjadi gerakan kolektif dari bawah. Warga harus merasa punya tanggung jawab menjaga lingkungannya dari bahaya narkoba,” ujarnya.
Data dari BNN Provinsi Kaltim menunjukkan tren peningkatan kasus narkoba dalam dua tahun terakhir, dengan penyebaran yang kini menjangkau kawasan perdesaan dan pinggiran kota.
Wilayah seperti Bontang, Kutai Timur, dan Berau yang sebelumnya tergolong aman, mulai masuk zona rawan.
Agusriansyah menyebut lonjakan kasus tersebut dipicu oleh kombinasi faktor ekonomi, kurangnya akses pendidikan, hingga pengaruh budaya populer yang kerap mempromosikan gaya hidup hedonis di kalangan remaja.
Ia juga menyoroti pentingnya pelibatan lintas sektor, termasuk pendidikan dan dunia usaha.
“Sekolah harus memperkuat pendidikan karakter. Dunia usaha juga bisa terlibat, misalnya dengan mendukung rehabilitasi atau pelatihan kerja bagi eks pengguna,” katanya.
Untuk memperkuat ketahanan sosial, Agusriansyah mengusulkan pembentukan Satgas Anti-Narkoba berbasis relawan di setiap kelurahan dan desa, dengan pelatihan langsung dari BNN dan aparat hukum. “Kita harus bangun sistem pertahanan sosial yang kuat, bukan hanya reaktif,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk program pencegahan narkoba yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial.
“Pencegahan yang menyentuh langsung masyarakat adalah kunci utama,” pungkasnya. (*)
