Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Arfan, menilai banjir yang terus berulang di sejumlah wilayah Kutai Timur (Kutim) seperti Kombeng, Telen, dan Wahau bukan semata akibat tingginya curah hujan.
Ia menyebut bencana tersebut sebagai bentuk kelalaian kolektif dalam pengelolaan lingkungan dan tata ruang.
“Kalau setiap hujan langsung banjir, itu tandanya ada yang tidak beres dalam tata kelola wilayah.
Ini bukan bencana alam semata, tapi kelalaian kita semua,” tegas Arfan, Selasa 27 Mei 2025.
Pernyataan itu sekaligus merespons keterangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutim yang menyebut hujan sebagai penyebab utama banjir.
Menurut Arfan, penjelasan tersebut terlalu menyederhanakan persoalan.
Ia menyebut perlunya tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat dalam mencari solusi konkret, bukan sekadar menyalahkan cuaca.
“Pejabat di Kutim, gubernur, hingga DPR harus duduk bersama. Ini masalah sistemik yang butuh intervensi serius, bukan sekadar evakuasi saat banjir datang,” ujarnya.
Arfan menyoroti lemahnya mitigasi jangka panjang, termasuk buruknya sistem drainase, alih fungsi lahan, dan aktivitas tambang di wilayah hulu sungai.
Ia mendorong agar dilakukan audit lingkungan serta evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha pertambangan (IUP) yang beroperasi di kawasan rawan banjir.
“Sudah waktunya kita bicara solusi permanen. Restorasi hutan dan penguatan sistem tata air harus jadi prioritas,” tegasnya.
Arfan juga mengingatkan bahwa banjir tidak boleh terus-menerus dianggap sebagai fenomena tahunan. Ia mendorong pemerintah segera membangun sistem penanggulangan berbasis risiko dan bukan reaksi sesaat.
“Ini soal bagaimana kita mengelola ruang hidup masyarakat. Jangan sampai kita terus gagal belajar dari bencana,” pungkasnya. (*)
