Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co — DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menyoroti lambannya respons pemerintah daerah dalam menangani persoalan strategis.
Anggota DPRD Kaltim Muhammad Husni Fahruddin (Ayub) mengusulkan pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) lintas sektor untuk mempercepat penyelesaian masalah publik yang kerap berlarut.
Salah satu contoh yang disoroti adalah polemik pengelolaan aset daerah berupa hotel milik Pemprov di Balikpapan, yang hingga kini belum ditangani secara tegas meski sudah berulang kali dibahas dalam forum DPRD.
“Kalau persoalan sudah jelas dan ada dasar hukumnya, seharusnya bisa langsung ditindak. Tapi faktanya tidak ada tindakan konkret. Ini bukti lemahnya eksekusi,” kata Ayub, Senin 26 Mei 2025.
Ayub menilai, penyelesaian masalah publik kerap terhambat oleh panjangnya proses birokrasi dan minimnya keberanian pengambilan keputusan. TRC, menurutnya, harus terdiri dari unsur Forkopimda, DPRD, dan OPD terkait, serta diberi kewenangan langsung untuk bergerak di lapangan.
“Tim ini harus bisa langsung turun ketika ada masalah. Tidak perlu lagi menunggu rapat panjang. Semua unsur ada dalam satu tim, tinggal ambil langkah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa TRC bukan sekadar wacana, tetapi kebutuhan mendesak di tengah kompleksitas masalah seperti tumpang tindih aset, konflik lahan, dan buruknya pelayanan publik.
“Masyarakat sudah jenuh dengan janji dan rapat seremonial. Mereka butuh solusi nyata. Kalau persoalan sudah terang, jangan tunggu viral baru ditindak,” tegasnya.
Ayub juga mengingatkan bahwa lambannya penanganan pemerintah sering kali menjadi pemicu ketegangan sosial. Ia berharap Pemprov Kaltim segera merespons usulan ini sebelum kepercayaan publik semakin menurun.
“Kalau pemerintah terus lambat merespons, krisis kepercayaan bisa makin dalam. Itu jauh lebih berbahaya dari masalah administratif,” pungkasnya. (*)
