Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menekankan pentingnya penguatan demokrasi partisipatif di tingkat daerah sebagai langkah strategis untuk memastikan kebijakan publik lebih aspiratif dan berpihak pada rakyat.
Pernyataan itu disampaikannya saat membuka kegiatan sosialisasi demokrasi dan kebijakan publik yang digelar DPRD Kaltim, Selasa 27 Mei 2025.
“Demokrasi tidak cukup hanya pada saat pemilu. Partisipasi masyarakat harus terus hidup dalam proses pengambilan kebijakan,” kata Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas.
Menurutnya, pelibatan masyarakat dalam proses legislasi, pengawasan, dan penganggaran adalah kunci utama untuk memperkuat legitimasi dan kualitas pemerintahan daerah. Ia menyebut, desentralisasi dan otonomi daerah hanya akan efektif jika dibarengi dengan peran aktif publik.
“Tanpa partisipasi warga, otonomi hanya jadi slogan. Padahal, desentralisasi memberi ruang agar kebijakan lahir dari kebutuhan lokal, bukan sekadar instruksi pusat,” tegasnya.
Hamas juga menyoroti rendahnya literasi politik di kalangan masyarakat sebagai tantangan dalam membangun demokrasi yang sehat. Ia mendorong peningkatan edukasi politik, khususnya bagi generasi muda, agar mereka lebih sadar hak dan peran mereka dalam sistem pemerintahan.
“Anak muda harus jadi agen perubahan. Mereka harus tahu bagaimana kebijakan dibuat, dan bagaimana memperjuangkan aspirasinya secara konstruktif,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen, DPRD Kaltim akan rutin menggelar forum dialog dan sosialisasi kebijakan publik di berbagai daerah. Hamas berharap kegiatan ini mendorong lahirnya budaya politik yang partisipatif dan bertanggung jawab.
“Kami ingin masyarakat menjadi subjek demokrasi, bukan sekadar objek. Semakin tinggi partisipasi, semakin kuat demokrasi kita,” tutupnya. (*)
