Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Yonavia, menyoroti kondisi infrastruktur dasar yang masih jauh dari memadai di wilayah perbatasan seperti Mahakam Ulu (Mahulu).
Menurutnya, keterbatasan jalan dan akses air bersih menjadi dua isu krusial yang menghambat kemajuan daerah tersebut.
“Infrastruktur jalan yang belum memadai tidak hanya memperlambat aktivitas ekonomi, tetapi juga membatasi akses warga ke layanan vital seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar,” ujar Yonavia dalam keterangan resminya, Kamis 15 Mei 2025.
Yonavia menilai, meski Mahulu memiliki potensi besar dari sektor sumber daya alam dan pariwisata, minimnya infrastruktur membuat potensi tersebut belum tergarap maksimal.
Jalan penghubung antar kampung masih banyak yang berupa tanah dan rentan rusak saat musim hujan.
Ia mencontohkan, banyak warga yang harus menempuh perjalanan berjam-jam dengan medan berat hanya untuk menjangkau pusat pelayanan kesehatan atau sekolah.
Hal ini, katanya, memperparah ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedalaman.
“Pemerataan pembangunan harus menyentuh Mahulu. Tidak bisa lagi hanya dijadikan daerah penyangga tanpa perhatian serius terhadap infrastruktur dasarnya,” tegas politisi perempuan dari Dapil Kutai Barat-Mahulu itu.
Selain jalan, Yonavia juga menyoroti krisis air bersih yang masih menjadi masalah kronis di banyak kawasan Mahulu. Wilayah yang geografisnya terjal dan terpencil menyebabkan layanan PDAM belum menjangkau sejumlah kampung.
“Kami sangat berharap agar jaringan distribusi air bersih bisa diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil. Ini adalah kebutuhan dasar yang harus segera ditangani,” ungkapnya.
Ia menambahkan, ketiadaan air bersih bukan hanya menyulitkan aktivitas rumah tangga, tapi juga menimbulkan risiko kesehatan masyarakat.
Warga yang mengandalkan air sungai terpaksa menghadapi ancaman penyakit karena air yang digunakan tidak layak konsumsi.
Sebagai anggota DPRD, Yonavia berkomitmen terus memperjuangkan peningkatan anggaran infrastruktur dasar, terutama untuk wilayah-wilayah yang selama ini belum tersentuh pembangunan secara merata.
Ia juga mendorong agar Pemprov Kaltim bersinergi lebih erat dengan pemerintah kabupaten dalam menyusun prioritas pembangunan.
“Kalau kita ingin bicara keadilan sosial, maka pembangunan infrastruktur dan layanan dasar harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah perbatasan seperti Mahulu,” tandasnya. (*)
