Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, menilai proyek normalisasi sungai yang dijalankan Pemerintah Kota Samarinda belum menyentuh persoalan banjir secara menyeluruh.
Ia menyoroti bahwa penanganan masih terfokus di kawasan hulu, sementara bagian hilir yang kerap menjadi titik genangan luput dari perhatian.
“Kalau hanya sebagian aliran sungai yang dinormalisasi, hasilnya tidak akan maksimal. Kita harus lihat sungai secara utuh, dari hulu sampai hilir,” tegas Andi, Rabu 14 Mei 2025.
Menurutnya, kawasan hilir sungai justru memiliki risiko lebih tinggi karena berada di elevasi rendah dan menampung limpasan dari hulu.
Jika tidak ditata secara sistemik, perbaikan di hulu dinilai hanya bersifat kosmetik.
Legislator dari Fraksi Golkar ini juga mengkritik arah proyek normalisasi yang dinilai cenderung elitis smenyasar kawasan permukiman strategis atau mudah dijangkau secara visual, sementara wilayah padat penduduk yang lebih rentan kebanjiran justru terabaikan.
“Pemerintah harus adil. Jangan hanya fokus ke kawasan yang terlihat publik. Masyarakat di pinggiran juga punya hak atas perlindungan dari banjir,” ujarnya.
Andi mendesak agar proyek pengendalian banjir tidak dijalankan secara sektoral, melainkan berbasis kajian ilmiah dan hidrologi menyeluruh. Ia juga mengusulkan pelibatan akademisi dan pakar lokal dalam perencanaan penanganan banjir jangka panjang.
“Ini bukan hanya soal pembangunan fisik. Kita butuh sinergi antara teknologi, kebijakan tata ruang, dan keterlibatan masyarakat,” katanya.
Sebagai solusi jangka panjang, Andi mendorong pembentukan tim koordinasi terpadu antara Pemkot Samarinda, Pemprov Kaltim, dan DPRD. Ia menilai penanganan banjir tak bisa diselesaikan oleh satu institusi saja.
“Kita harus duduk satu meja dan menyusun roadmap bersama. Kalau kerja sendiri-sendiri, banjir tak akan selesai,” pungkasnya. (*)
