Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Ketimpangan infrastruktur dasar di wilayah timur Kalimantan Timur kembali disorot DPRD Kaltim. Anggota Komisi III, Apansyah, menilai daerah pemilihan (Dapil) 6 yang meliputi Kutai Timur, Berau, dan Bontang masih jauh tertinggal dibanding kawasan lain, terutama dalam hal konektivitas jalan, akses listrik, dan pengendalian banjir.
“Kalau melihat kondisi infrastruktur dasar di Kutim, Berau, dan Bontang, masih banyak ketertinggalan. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah provinsi,” kata Apansyah, Jumat 23 Mei 2025.
Salah satu titik terang datang dari proyek jalan penghubung antara Kutai Timur dan Berau. Apansyah menyebut jalur ini tengah dalam tahap pembangunan dan ditarget rampung pada 2026. Salah satu infrastruktur kunci dalam proyek tersebut adalah Jembatan Nibung yang ditargetkan selesai akhir tahun ini.
“Insya Allah jalur Kutim–Berau bisa terhubung penuh pada 2026. Ini penting untuk memperlancar akses barang, jasa, dan mobilitas penduduk,” ujarnya.
Dengan rampungnya Jembatan Nibung dan jaringan jalan provinsi lainnya, jalur ekonomi di kawasan timur Kaltim diharapkan semakin terbuka. Hal ini dinilai strategis untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata di wilayah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan.
Namun Apansyah menegaskan bahwa ketimpangan tidak hanya terjadi di Kutim. Di Berau, masih banyak desa yang belum tersentuh akses listrik dan jalan berkualitas. Sedangkan di Bontang, permasalahan klasik seperti banjir dan buruknya sistem drainase terus berulang tanpa penanganan menyeluruh.
“Kita di DPRD sudah mendorong agar program normalisasi drainase di Bontang masuk dalam prioritas RPJMD. Ini bukan isu baru, tapi tidak kunjung tuntas,” ujarnya.
Apansyah mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya terfokus pada kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), melainkan juga menjangkau daerah-daerah penyangga yang selama ini menopang ekonomi provinsi.
“Jangan sampai Kutim, Berau, dan Bontang hanya jadi daerah penyangga tanpa dibangun secara proporsional. Potensi mereka besar, tapi kalau infrastrukturnya lemah, ya tidak bisa maksimal,” katanya.
Ia juga mendorong adanya skema bantuan keuangan daerah (bankeu) yang lebih adil dan berbasis kebutuhan riil, terutama bagi wilayah yang memiliki kontribusi ekonomi besar namun tertinggal secara infrastruktur.
Menurut Apansyah, Komisi III DPRD Kaltim akan terus mengawal proyek-proyek strategis di kawasan timur, baik yang bersumber dari APBD provinsi maupun dana pusat. Ia berharap pembangunan tidak bersifat simbolik, melainkan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Kita ingin pembangunan yang merata, menyentuh desa-desa, bukan hanya kota. Itu baru adil,” pungkasnya. (*)
