search

Advetorial

dprd kaltim Penguatan Demokrasi Demokrasi PartisipatifLiterasi Politik Sosialisasi PublikSyarifatul Sya’diah Tanjung Redeb Kabupaten Berau Keterlibatan Masyarakat Transparansi Kebijakan Akuntabilitas Pemerintah Politik Lokalketerbukaan informasi Partisipasi WargaDemokrasi Daerah

DPRD Kaltim Dorong Penguatan Demokrasi Partisipatif Lewat Sosialisasi di Berau

Penulis: Akmal Fadhil
Sabtu, 24 Mei 2025 | 1 views
DPRD Kaltim Dorong Penguatan Demokrasi Partisipatif Lewat Sosialisasi di Berau
Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Syadiah.

Samarinda, Presisi.co- DPRD Kalimantan Timur terus mendorong penguatan demokrasi partisipatif di daerah dengan menggelar sosialisasi bertajuk “Penguatan Demokrasi Daerah” di Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Sabtu 24 Mei 2025.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program penyuluhan publik yang diprakarsai oleh anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Syadiah, sebagai upaya meningkatkan literasi politik dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik.

“Demokrasi bukan hanya soal memilih saat pemilu, tapi tentang partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan agar tetap berpihak kepada rakyat,” ujar Syarifatul di hadapan puluhan peserta.

Dalam kegiatan tersebut, dua praktisi kebijakan publik, Hermansyah dan Ahmad Baedowi, dihadirkan sebagai narasumber. Keduanya menekankan pentingnya peran masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, termasuk kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Hermansyah menyebut rendahnya literasi politik menjadi tantangan utama dalam penguatan demokrasi lokal. “Masyarakat harus dilibatkan secara aktif agar tidak hanya jadi objek, tapi subjek dalam proses kebijakan,” ujarnya.

Senada, Ahmad Baedowi menyoroti perlunya keterbukaan informasi publik. Menurutnya, akuntabilitas hanya bisa tercipta jika masyarakat mendapat akses penuh untuk mengetahui dan mengevaluasi kebijakan pemerintah.

Antusiasme warga terlihat dalam sesi tanya jawab, di mana sejumlah peserta menyampaikan aspirasi terkait pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya alam.

Syarifatul berharap kegiatan serupa dapat digelar di berbagai daerah lain di Kaltim sebagai bagian dari penguatan fondasi demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

“Masyarakat yang sadar hak dan perannya adalah pilar penting dalam membangun daerah yang transparan dan sejahtera,” pungkasnya. (*)