Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Hingga pertengahan 2025, kondisi jalan poros penghubung antara Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Barat (Kubar) masih memprihatinkan.
Jalan ini merupakan bagian dari jalur Trans Kalimantan yang juga menjadi akses vital bagi masyarakat Mahakam Ulu (Mahulu) untuk menuju Tenggarong maupun Samarinda. Namun, kerusakan parah di sepanjang ruas jalan ini terus dikeluhkan warga.
Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyuarakan kekhawatirannya atas lambannya penanganan infrastruktur tersebut.
Ia menegaskan bahwa kerusakan jalan poros bukan hanya mengganggu mobilitas, tapi juga memperlambat pertumbuhan ekonomi di wilayah pedalaman.
“Setelah melewati batas Kukar menuju Kubar, jalan langsung rusak parah. Warga harus berjibaku dengan lumpur dan lubang besar. Ini jelas memperburuk kualitas hidup masyarakat,” ujar Ekti saat ditemui usai agenda reses di Kubar, Sabtu 19 Mei 2025.
Menurut Ekti, meskipun Pemerintah Provinsi telah beberapa kali mengusulkan perbaikan, status jalan ini berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat.
Karena itu, ia mendesak Kementerian PUPR agar segera menindaklanjuti persoalan ini dengan aksi nyata di lapangan.
“Status jalan memang nasional, tapi bukan berarti kita diam. Kami minta agar pemerintah pusat, melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), segera mengalokasikan anggaran khusus untuk perbaikan jalan ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ekti menjelaskan bahwa kondisi jalan berdampak langsung pada distribusi logistik, pelayanan kesehatan, hingga aktivitas pendidikan masyarakat di pedalaman.
Banyak kendaraan pengangkut hasil pertanian dan kebutuhan pokok terhambat karena medan yang sulit dilalui, terlebih saat musim hujan.
“Bayangkan warga Mahulu yang harus ke RSUD di Kubar atau Tenggarong. Dalam kondisi jalan seperti itu, waktu tempuh bisa dua kali lipat lebih lama, bahkan membahayakan,” tambahnya.
Ia juga menyarankan agar Pemprov Kaltim melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat dan segera membuat roadmap perbaikan infrastruktur jalan nasional di wilayah terpencil.
Menurutnya, selama belum ada komitmen konkret dari pusat, warga di Kubar dan Mahulu akan terus dirugikan.
“Jangan tunggu laporan kerusakan bertahun-tahun baru turun tangan. Ini soal keadilan infrastruktur. Kaltim bukan hanya Samarinda dan Balikpapan,” pungkasnya. (*)
