Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Upaya menjembatani antara kearifan lokal dan perkembangan hukum modern terus digalakkan kalangan akademisi di Kalimantan Timur. Salah satunya melalui kuliah umum bertajuk “Menggali Kearifan Lokal: Perbandingan Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Masyarakat Modern” yang digelar Himpunan Mahasiswa Hukum (Himakum) Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), Jumat, 30 Mei 2025.
Kuliah umum tersebut menghadirkan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, sebagai pembicara utama. Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang menekankan pentingnya dokumentasi hukum adat sebagai bagian dari identitas bangsa.
“Kaltim memiliki jejak budaya yang beradab sejak masa kerajaan. Sejatinya, harus ada peneliti yang fokus meneliti dan mendokumentasikan nilai-nilai luhur ini,” ujar Seno dalam sambutannya.
Menurutnya, budaya lokal seperti yang diwariskan oleh masyarakat Dayak dan Kutai merupakan fondasi kehidupan damai dan harmonis yang telah terbentuk sejak lama. Ia menyebutkan, dari Kesultanan Paser, Kutai Kartanegara, hingga Gunung Tabur dan Sambaliung, terdapat kekayaan budaya yang harus dilestarikan secara serius.
Lebih jauh, Seno mengundang Menteri Fadli Zon untuk kembali hadir dalam Dialog Serantau Borneo Kalimantan pada 16 Juni 2025. Forum ini rencananya akan melibatkan pelaku budaya dari berbagai daerah untuk merumuskan strategi pelestarian nilai-nilai lokal di tengah arus modernisasi.
Kepada sivitas akademika UMKT, Seno Aji menyampaikan apresiasi atas peran kampus dalam pembangunan pendidikan di Kaltim. Ia menyebutkan, semangat Muhammadiyah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa selaras dengan visi Pemerintah Provinsi.
“Kami bahkan menyediakan pendidikan gratis dari jenjang SMA/SMK hingga S3, termasuk bagi mahasiswa UMKT,” tambahnya.
Sementara itu, dalam paparannya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menggarisbawahi pentingnya mendokumentasikan budaya sebagai langkah nyata pelestarian. Ia menyebut, terdapat lebih dari 2.200 warisan budaya tak benda yang telah tercatat dan menjadi bagian dari kekayaan nasional.
“Semua ini adalah identitas kita. Budaya adalah fondasi pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045, sebagaimana tercantum dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.
Kuliah umum ini menandai sinergi antara dunia akademik, pemerintah, dan pelaku budaya dalam memperkuat posisi hukum adat dan kearifan lokal sebagai elemen penting dalam sistem hukum nasional yang berkeadilan dan berakar pada nilai-nilai masyarakat. (*)
Editor: Redaksi
