Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda, Presisi.co – Pemerintah Kota Samarinda terus memantapkan menuju pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SR) sebagai bagian dari upaya menghadirkan pendidikan inklusif bagi masyarakat kurang mampu. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program tersebut.
Pernyataan ini disampaikan saat Andi Harun bertemu dengan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI, Salahuddin Yahya, serta Kepala Satuan Tugas Sarpras Sekolah Rakyat, di Anjungan Karangmumus pada Selasa, 27 Mei 2025.
“Pokoknya dibantu apapun, secara teknis kami siap penuhi,” tegas Andi Harun dalam pertemuan tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin, menjelaskan bahwa secara umum lahan di Samarinda untuk program SR telah dinyatakan siap, termasuk hasil tinjauan dari pihak Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Sosial.
Namun, rencana awal penggunaan sementara Yayasan Melati yang ada di Samarinda Seberang sebagai lokasi SR ditolak karena area tersebut kini digunakan untuk SMA Negeri 10 dan sudah dipenuhi oleh siswa lainnya.
Sebagai gantinya, Pemkot Samarinda mengusulkan dua lokasi alternatif, yaitu di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Asih Manuntung. Dari hasil peninjauan, BPMP dinilai paling siap digunakan untuk penampungan sementara siswa SR, dengan kapasitas sekitar 100–200 siswa.
Namun demikian, penggunaan BPMP masih memerlukan persetujuan dari Direktorat Jenderal PAUD, Dikdasmen, Kemendikbudristek. Wali Kota Samarinda pun telah menyurati langsung Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk meminta dukungan agar lokasi tersebut dapat digunakan.
“Kalau disetujui, berarti Samarinda bisa mulai melaksanakan program ini pada Juli mendatang. Artinya, kita tinggal tunggu proses administratif antarkementerian,” kata Asli.
Terkait mekanisme pengelolaan, program SR di Samarinda kemungkinan besar akan langsung dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Sosial. Namun, Pemerintah Kota Samarinda tetap siap menjadi mitra pendukung dalam pelaksanaan program tersebut.
“Instruksi Presiden Nomor 8 menegaskan pentingnya percepatan akses pendidikan bagi anak-anak dari kelompok desil 1 dan 2. Mudah- mudahan dalam waktu dekat akan ada keputusan resmi agar mereka dapat segera menikmati proses belajar mengajar,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
