Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Meningkatnya kasus kekerasan dan perundungan antar siswa di lingkungan sekolah di Kalimantan Timur mendapat perhatian dari Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Namun hingga saat ini, DPRD belum melakukan pembahasan khusus karena belum ada laporan resmi dari masyarakat atau sekolah.
Fenomena perundungan, yang kini tak hanya terjadi antar siswa sebaya namun juga melibatkan pelajar lintas jenjang bahkan saat jam pelajaran berlangsung memicu kekhawatiran publik. Beberapa kasus bahkan viral di media sosial, menambah tekanan terhadap dunia pendidikan untuk segera bertindak.
Menanggapi hal ini, Hasanuddin menyatakan DPRD Kaltim terbuka untuk membahas persoalan tersebut secara kolaboratif bersama Dinas Pendidikan. Namun, ia mengakui belum ada langkah konkret karena belum menerima pengaduan formal.
“Nanti coba kita bicarakan dengan programnya dinas,” kata Hasanuddin saat ditemui usai agenda DPRD, Jumat 23 Mei 2025.
Ia mencontohkan bahwa di Jawa Barat sudah ada program intervensi khusus bernama “Barak” untuk menangani pelaku perundungan. Namun menurutnya, belum tentu Kaltim harus meniru pendekatan tersebut.
“Kita belum bisa bahas secara spesifik soal itu karena belum ada laporan resmi. Itu kan juga nanti ada komisinya yang membahas,” ujarnya.
Meski demikian, Hasanuddin membuka ruang dialog dengan masyarakat, organisasi, maupun orang tua siswa yang ingin menyampaikan aspirasi atau memberikan masukan kebijakan.
Ia juga menekankan bahwa penanganan perundungan perlu memperhatikan karakteristik lokal dan tidak harus meniru kebijakan dari daerah lain.
“Mungkin pemerintah provinsi punya ide sendiri, mungkin dari gubernur, karena dialah yang akan mengeksekusi,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
