Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Ananda Emira Moeis, menegaskan pentingnya masyarakat Mahakam Ulu (Mahulu) menggunakan hak pilih secara bijak dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Mei 2025.
Menurutnya, suara rakyat adalah kunci utama dalam menentukan arah pembangunan selama lima tahun ke depan.
“Untuk lima tahun ke depan, Mahakam Ulu harus bisa menentukan pilihannya. Supaya pembangunan bisa lebih dirasakan oleh masyarakat secara merata,” ujar Ananda dalam keterangannya kepada media, Jumat 9 Mei 2025.
Ia menyoroti bahwa banyak warga yang belum menyadari betapa berharganya suara mereka. Dalam pandangannya, satu suara sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah maupun pusat.
“Sayang loh, masa depan Mahakam Ulu itu sangat tergantung dari pilihan hari ini. Suara itu mahal karena akan digunakan untuk lima tahun ke depan,” tambahnya.
Ananda menyampaikan bahwa tantangan pembangunan di Mahulu cukup kompleks, mulai dari keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas, hingga layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Karena itu, ia menilai pemimpin yang dipilih nanti harus benar-benar memahami kondisi lapangan dan mampu bekerja nyata.
Ia juga mengingatkan bahwa Mahulu sebagai daerah perbatasan memiliki nilai strategis yang besar, namun tetap memerlukan perhatian khusus agar tidak tertinggal dari wilayah lain di Benua Etam.
Pemimpin yang lahir dari proses demokrasi harus memiliki visi jangka panjang dan keberpihakan kepada masyarakat kecil.
“Jangan pilih pemimpin yang hanya muncul saat momen tertentu. Pilih yang memang punya rekam jejak jelas dan terbukti peduli terhadap pembangunan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Mahakam Ulu, Saaludin turut mengingatkan peserta pemilu agar menghindari praktik politik uang, kampanye hitam, dan pelanggaran lainnya yang berpotensi merusak kredibilitas PSU.
Masyarakat juga diimbau untuk aktif melaporkan setiap dugaan pelanggaran melalui kanal pengaduan resmi Bawaslu.
“Dengan berbagai upaya pengawasan yang kami lakukan, harapannya PSU di Mahulu ini menjadi yang pertama dan terakhir,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
